DIKSI.CO, SAMARINDA - Respon keras terkait isu penggunaan atlet luar diajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Kaltim di Berau juga turut diutarakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Agustianur pada Rabu (30/11/2022).

Kata Agustianur, penggunaan atlet luar sejatinya diperbolehkan. Asal melalui mekanisme perekrutan yang sahih sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022.

"Sebenarnya penggunaan atlet di luar daerah itu tidak masalah, sepanjang proses mutasi itu sesuai aturan. Pemerintah pasti akan hadir, kita tidak akan diam dan akan menyikapi permasalahan ini. Sesuai dengan undang-undang keolahragaan yang baru nomor 11 tahun 2022," tegas Agustianur melalui telpon selulernya.

Dalam Undang-Undang Keolahragaan Nomor 11 Tahun 2022 yang telah disebutkan, tertuang bahwa setiap ajang keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan, termasuk perubahan strategis di lingkungan internasional.

Sementara itu, pada helatan Porprov Berau. Khususnya dari Cabang Olahraga (Cabor) Renang yang dipertandingkan diduga salah satu kontingen akan melagakan atlet asal Sinjai, Sulawesi Selatan yang baru saja menyelesaikan multievent empat tahunan ditempat asalnya dan meraih prestasi 10 medali emas.

"Yang jelas ini tidak benar dan akan menyikapi, karena kita tidak ingin mengorbankan pembinaan olahraga secara luas hanya untuk kepentingan-kepentingan semu, gengsi daerah. Itu sudah tidak ada lagi. Karena yang seharusnya kita bangun adalah gengsi indonesia di acara multievent internasional," tegas Agustianur.

Sikap tegas pemerintah melakukan evaluasi pada ajang Porprov Berau dijelaskan Agustianur kalau hal tersebut telah sesuai domain pemerintah selaku otoritas tertinggi.

"Karena pemerintah ini memiliki otoritas yang kuat dan dominan dalam pembinaan olahraga. Dengan menyeruaknya isu seperti ini, otomatis pemerintah harus hadir. Karena juga saya anggap ini kontra produktif dengan semangat pembinaan olahraga, khususnya yang dibangun dalam UU Keolahragaan dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2021," tekan Agustianur.

Hadirnya pemerintah nantinya akan mengajak semua pihak terkait untuk duduk dalam satu meja guna membahas kesinambungan pembinaan atlet Kaltim.

"Dengan adanya kabar seperti ini kita pasti akan memberikan respon dan melakukan evaluasi. Tujuannya ya minimal agar hal serupa tidak lagi terjadi di ajang porprov di masa depan," pungkasnya. (tim redaksi)