DIKSI.CO, SAMARINDA - Senin (19/2/2024), Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi kembali digelar secara virtual oleh kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).
 
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Samarinda Sam Saimun beserta Anggota TPID Samarinda mengikuti Rakor tersebut dari di ruang Sembuyutan Kantor Balai Kota Samarinda.
 
Rakor itu dipimpin oleh Instruktur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir.
 
Dalam kesempatan itu, Tomsi Tohir mengatakan seluruh Stakeholder yang terkait agar selalu fokus pada pengendalian Inflasi agar dapat menghasilkan suatu keputusan yang dapat dilaksanakan.
 
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Kemendagri, Pudji Ismartini menyampaikan, jika secara nasional, kabupaten/kota pada minggu ke-3 di Februari ini cenderung mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
 
"Kenaikan IPH di Pulau Jawa mencapai 70.03% dan Tasikmalaya menjadi kabupaten dengan IPH terbesar secara nasional mencapai 5,13%,” ujar Pudji.
 
Pudji juga mengungkapkan, untuk wilayah Pulau Sumatera, kenaikan harga tertinggi terjadi di Ogan Komering Ulu Selatan dengan nilai IPH 4,28%.
 
Sedangkan, untuk wilayah luar Pulau Jawa, kenaikan harga tertinggi dialami oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan IPH 4,46%.
 
Dari kenaikan IPH ini, komoditas penyumbang andilnya adalah cabai merah, beras, dan daging ayam ras,” ujar Pudji.
 
Ditemui usai rakor Pengendalian Inflasi Samarinda, Sam Saimun mengatakan di minggu ke 2 dan ke 3 ini Inflasi yang terjadi secara nasional 2.57 %, Kaltim 2.95 %, Samarinda 2.61%.
 
"Ada beberapa komoditas yang naik seperti beras, gula pasir dan minyak goreng secara nasional yang dimungkinkan adanya penumpukan atau tidak lancarnya distribusi antar pulau maupun adanya gagal panen di beberapa provinsi penyedia. "ujarnya
 
"Kami dari TPID Samarinda terus memantau pergerakan harga-harga tersebut, apalagi kita tak lama lagi akan memasuki Bulan Suci Ramadan yang mana kita harus siap untuk pengendalian Inflasi, terutama pada bahan pokok dengan melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk melakukan pemantauan secara kontinyu." pungkasnya. (adv)