DIKSI.CO, SAMARINDA - Berbagai macam masalah dirasakan mahasiswa Kalimantan Timur selama masa pandemi Covid-19.

Diantaranya mengenai biaya perkuliahan yang dirasa membebankan para mahasiswa.

Semenjak diberlakukannya kebijakan social distancing, para mahasiswa tidak lagi melaksanakan kuliah tatap muka secara langsung di kampus.

Sebab itu, demi menjawab keresehan Mahasiswa selama pandemi Covid-19 ini, HMI FKIP Universitas Mulawarman menggagas pertemuan virtual bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Senin (8/6/2020). 

Talkshow yang digelar menggunakan aplikasi zoom meeting ini membahas beberapa pilihan solusi guna meringankan beban para mahasiswa dalam hal pembiayaan.

Ada beberapa skema yang nantinya bisa menjadi saran atau masukan kepada Dikti ataupun Kementrian Pendidikan terkait pembiayaan uang kuliah tunggal yang tetap dibayar seperti biasanya. 

Skema pertama adalah penurunan grade atau penurunan biaya uang kuliah tunggal di kampus negeri. Jika Salah satu Mahasiswa membayar uang kuliah dengan nilai golongan cukup tinggi dan tidak mampu membayar karena pandemi, nantinya diturunkan ke golongan yang lebih rendah.

Skema lainnya bisa dilakukan dengan cara menunda membayar UKT. Sehingga Mahasiswa menunda pembayaran sampai perekonomian membaik ataupun pandemi Covid-19 berakhir.

 "Atau penghapusan pembiayaan terutama Mahasiswa tingkat akhir," kata Hetifah.

Ia pun mengapresiasi keberanian mahasiswa mengungkapkan keluh kesah disaat sulit seperti ini. 

"Tentu saja saya mengapresiasi adanya forum seperti ini melalui forum ini saya bisa mendapatkan tambahan berbasis fakta menjadi pertimbangan," ungkapnya.

"Apa yang teman-teman sampaikan menurut saya sangat valid karena yang disampaikan dari hati dan pengalaman sendiri. Dan teman-teman berusaha mengkonsolidasi problem yang dihadapi sebagian mahasiswa," sambungnya.

Sementara itu Ketua HMI Fkip Unmul, Yudi Syahputra mengatakan kegiatan ini muncul dari keresahan mahasiswa yang tak sedikit orangtua ataupun mereka yang terdampak dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama Pandemi Covid-19.

"Kami tidak menyalahkan kebijakan pencegahan penyebaran pandemik. Tetapi kami melihat disisi lain kebijakan itu menimbulkan hal lain. Sebagaimana kita ketahui beberapa orang akhirnya dirumahkan bahkan di PHK. Sehingga kami mengajukan audiensi kapada bu Hetifah selaku wakil komisi X DPR, bahwa pemerintah harus segera menyelamatkan nasib rakyatnya dengan memberi jaminan kompensasi biaya pendidikan," kata Yudi Syahputra.

Dikatakan kompensasi tersebut juga relevan untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi atau kehidupan normal baru nanti. (tim redaksi Diksi)