DIKSI.CO, SAMARINDA - Maraknya modus korupsi yang terjadi di negeri ini dengan selubung dinasti politik menjadi perhatian khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini tentu menjadi fokus lembaga anti rasuah, sebab para pelaku korupsi melakukannya dengan cara berjamaah mengajak kerabat mereka untuk memonipoli berbagai proyek demi meraup untung pribadi.
Kerja KPK pasalnya tak hanya sekedar melakukan penindakan, pada Rabu (31/3/2021) siang tadi, lembaga super power ini juga melakukan edukasi di berbagai perguruan tinggi se nusantara.
Satu di antaranya, yakni Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda yang menjadi tempat lawatannya. Kepada awak media, satu dari lima pimpinan KPK, yakni Nurul Ghufron yang menjadi pemateri mengatakan jika fenomena dinasti politik menjadi fokus pemantauan jajarannya.
"Fenomena ini membuat kami lebih intens mengawasi. Apalagi kalau sudah ada indikasi keluarga ke keluarga. Ya kami tidak bisa berandai-andai nantinya di Kaltim ada lagi kasus serupa atau tidak. Karena kami bekerja berdasarkan bukti," tegas Ghufron sore tadi.
Lanjut pimpinan termuda KPK ini, dinasti politik adalah sebuah bentuk dari kelompok tertentu dalam upaya melanggengkan kursi kekuasaan.
"Awalnya bapaknya. Kemudian istrinya, kemudian anaknya. Menantunya bahkan kemudian merambat di kabupaten lain disekitarnya," kata Ghufron.
"Dinasti politik ini menunjukan ketertutupan sumber daya yang dikuasai orang tertentu. Proyek-proyek dikuasai juga. Itu menunjukan adanya konflik kepentingan di dalamnya. Dan tentu berindikasi kuat adanya tindakan korupsi," tambahnya.
Peta permainan para pendiri dinasti politik ini tentunya telah diamati dan dipelajari KPK sedemikian rupa. Bahkan KPK telah memetakan, beberapa wilayah di nusantara dengan modus dinasti politik yang menjadi fokus pengawasan mereka guna antisipasi di kemudian hari.
"Ya tidak hanya berfokus kaltim sebetulnya. Kami memiliki peta modus yang terjadi di banyak wilayah indonesia. Kalau ternyata ada fakta menunjukan indikasi dinasti politik maka kami nantinya akan semakin fokus mengendusnya. Kami tidak akan mengatakan hal yang bersifat baru akan datang. Karena proses hukum itu berdasarkan bukti yang harus dikumpulkan," bebernya.
Dari banyak kasus rasuah dinasti politik, lanjut Ghufron, para koruptor cenderung menguasai segmen infrastruktur dan sumber daya alam.
Disinggung lebih jauh mengenai perizinan yang semakin sulit didapat, maka kata Ghufron, indikasi pelanggaran tindak pidana korupsi akan semakin besar memungkinkan terjadi.
"Yang paling banyak itu biasa di segmen infrastruktur dan sumber daya alam. Ya semakin wewenang besar terpusat maka potensi korupnya semakin tinggi. Potensinya itu begini, semakin izinya sulit didapat maka untuk mendapatkannya perlu effort besar dan potensi korupnya semakin tinggi," tegas Ghufron.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unmul Samarinda, Magenta Putra menyampaikan jika perguruan tinggi memiliki peranan dalam mengedukasi para penerus bangsa, dengan menanamkan nilai anti korupsi dibangu pendidikan.
"Bagi kami perguruan tinggi ini agar lebih bisa memberi edukasi nilai anti korupsi. Dan menjadi tugas perguruan tinggi. Saya kira potensi korupsi di Kaltim tentunya besar. Karena konflik kepentingan itu akan menjadi salah satu penyebab dari terjadinya korupsi itu sendiri," ulas Mahendra.
Lanjut Mahendra, selain edukasi dini penanaman nilai anti korupsi, pemerintah setempat tentunya juga harus turut andil dengan memberi contoh dan tauladan yang baik.
"Saya kira posisinya tinggal bagaimana pemerintah memberi contoh dan teladan baik agar tidak memberi celah potensi korupsi. Kalau perang kepentingan pasti selalu ada cuman sekarang bagaimana caranya agar perang kepentingan itu berjalan sesuai aturan tanpa melanggar. Ya contohnya dengan keteladanan tadi," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)
