DIKSI.CO, SAMARINDA - Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim, jadi bahan pembahasan hangat. Tidak hanya masyarakat juga di kalangan akademisi.

Isran Noor, Gubernur Kaltim menjadi pembicara di kuliah umum Universitas Indonesia, membahas perkembangan pemindahan IKN.

Dalam pembahasannya, Isran Noor mengungkap dengan berpindahnya IKN, berdampak pada serbuan migrasi penduduk ke Kaltim.

Menurut Isran, sesuai kajian Bappenas migrasi migrasi penduduk ke Kaltim diperkirakan mencapai 1,5 juta jiwa.

"IKN di Kalimantan Timur akan mendorong bertambahnya jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 1,5 juta jiwa dari berbagai sektor dan profesi sampai dengan pelaku ekonomi," papar Isran, dalam kuliah umum tersebut.

Penambahan penduduk 1,5 juta jiwa tersebut di antaranya berasal dari sektor:

Eksekutif, legeslatif, dan yudikatif sebanyak 195.550 orang.

Polri dan TNI sebanyak 25.660 orang.

Anggota keluarga (estimasi 4 orang) sebanyak 884.840 orang.

Pelaku ekonomi sebanyak 393.950 orang.

Meski mendapat serbuan penduduk, Isran meyakini penambahan jumlah warga juga akan berdampak pada tumbuhnya sektor-sektor ekonomi.

Imbasnya meningkatkan kesempatan kerja dengan potensi kenaikan 10,5 persen untuk pulau kalimantan, dan nasional sebesar 1 persen.

"Meningkatkan minat investasi di Kalimantan Timur. Tentunya untuk memanfaatkan peluang ini perlu didukung dengan iklim investasi yang baik di daerah," jelasnya.

Diproyeksikan dengan hadirnya IKN, investasi diprediksi akan meningkat hingga 47,7 persen untuk Kaltim, 34,5 persen untuk pulau kalimantan, dan 4,7 persen untuk nasional.

"Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat 7,3 persen untuk Kalimantan Timur, 4,7 persen untuk pulau kalimantan, dan 0,6 persen untuk nasional," tegasnya.

Pembangunan ibu kota negara di Penajam Paser Utara direncanakan akan menelan biaya sebesar Rp466 triliun sampai dengan tahun 2029. 

Pembiayaan terbagi menjadi tiga porsi anggaran dari APBN 19,2 persen, KPBU 54,4 persen, dan swasta 26,4 persen.

Target pembangunan IKN 2021 sesuai dengan timeline yang telah disusun oleh kementerian, groundbreaking rencana April 2021. 

Selanjutnya secara berkala dilakukan pengadaan lahan untuk akses jalan dan sarana prasarana, pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan infrastruktur transportasi, upgrading bandara dan pelabuhan, jaringan listrik dan telekomunikasi, rehabilitasi hutan dan lahan, ruuang terbuka hijau, hingga akhirnya pembangunan gedung. (tim redaksi Diksi)