Tak ingin persepsi masyarakat menjadi liar, Andi Harun yang diusung koalisi besar partai peraih kursi di DPRD Samarinda, menjanjikan transparansi APBD kepada masyarakat. Tentu, kata Andi Harun transparansi yang dimaksud harus terukur dan tersistem.
“Artinya, semua lapisan masyarakat silakan mengakses dan mempelajari dokumen APBD. Tapi tentu harus disesuaikan dengan kepentingannya,” ungkapnya.
Kata Andi Harun, di era keterbukaan informasi saat ini, sebenarnya hampir tidak ada celah lagi untuk merahasiakan data sekecil apapun. Apalagi data itu menyangkut APBD yang memang pasti bisa diakses semua lapisan masyarakat.
Namun kata dia, yang terpenting bukan soal mengkases dokumen APBD tersebut. Tapi dia lebih menitikberatkan pada proses politik yang terjadi saat pembahasan APBD di eksekutif dan legislatif dilakukan.
Kata Andi Harun, sebagai pemegang mandat rakyat, APBD memang harus bisa menerjemahkan semua program dan visi-misi kepala daerah.
“Kualitas pembangunan tergantung bagaimana proses politik yang terjadi saat APBD dibahas. APBD itu milik rakyat, sehingga pemanfaatannya harus benar-benar menyentuh masyarakat dan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat,” pungkas Andi Harun. (*)
