DIKSI.CO, SAMARINDA -  Pembatalan tiba-tiba agenda pengesahan APBD 2020 yang diparipurnakan pada akhir 2019 lalu masih jadi hal yang diingat oleh publik Samarinda. 

Padahal saat itu semua anggota DPRD Samarinda dan tamu undangan sudah hadir di ruang utama untuk menyaksikan pengesahan raperda APBD Samarinda 2020. 

Meski pembatalan hanya berlangsung 24 jam, namun kejadian ini jelas memancing kecurigaan masyarakat soal transparansi pembahasan APBD. 

Nyaris setahun berlalu, proses pembahasan APBD Kaltim 2021 di Karang Paci –sebutan gedung DPRD Kaltim- juga menjadi perbincangan. Gara-garanya sejumlah rapat pembahasan terkesan tertutup. Para pewarta pun kesulitan mengakses jalannya proses pembahasan APBD tersebut. 

Masalah APBD memang cukup menarik perhatian dan sensitif untuk dibahas secara terang benderang. Tidak semua daerah membuka akses APBD ke masyarakat sedetail mungkin. Kalau pun ada, mungkin hanya garis-garis besarnya saja. Padahal, APBD merupakan dokumen penting untuk melihat visi-misi dan jalannya program yang dikerjakan kepala daerah. 

Calon wali kota Samarinda nomor urut 2 Andi Harun punya penilaian sendiri soal ini. Pengalaman 4 periode di DPRD Kaltim, membuat Andi Harun sarat pengalaman dalam proses pembahasan APBD.