DIKSI.CO, SAMARINDA - Pandemi corona virus (Covid-19), diprediksi akan menghajar telak keuangan Kaltim.
Simulasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. APBD Bumi Mulawarman akan turun tajam, sekitar 25 persen.
Realokasi dana kegiatan OPD dan hibah juga dilakukan. Sekitar Rp 388,28 miliar beralih haluan ke dana penanganan Covid-19.
Keuangan Kaltim mesti direset ulang, dengan cara mempercepat pembahasan APBD Perubahan Kaltim 2020.
Hal tersebut disampaikan Muhammad Sabani, Plt Sekprov Kaltim.
"Untuk APBD perubahan akan kami bahas tersendiri dengan DPRD Kaltim," katanya, dikonfirmasi Minggu (12/4/2020).
Saat ini Pemprov Kaltim masih disibukan dengan pembahasan realokasi anggaran ke penanganan Covid-19. Sabani menyatakan beberapa kegiatan yang akan ditunda di antaranya, pengadaan kendaraan dinas, belanja jasa, perjalanan dinas, dan lain-lain. Sabani menekankan penundaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersifat non fisik.
Setelah rampung pembahasan realokasi ini. Pemprov Kaltim melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), baru akan mulai membahas APBD Perubahan bersama DPRD Kaltim.
"Nanti jika selesai pembahasan realokasi anggaran untuk Covid-19 ini, kami akan bahas agenda itu," jelasnya.
Meski begitu, BPKAD Kaltim telah menyiapkan simulasi APBD Perubahan 2020 Kaltim. Secara umum BPKAD menghitung berapa penurunan belanja, pendapatan, hingga dana perimbangan yang akan dirasakan calon ibu kota negara baru ini.
"Simulasi sudah kami siapkan, tapi simulasi itu bisa terjadi tergantung kondisi dari penerimaan daerah dan penerimaan negara," tegasnya.
Berikut, simulasi APBD Perubahan Kaltim:
Terjadi penurunan total pendapatan dari Rp 11,84 triliun menjadi Rp 8,81 teiliun, atau turun Rp 3,03 triliun (25 persen).
Penurunan PAD dari Rp 6,77 triliun menjadi Rp 5,08 triliun atau turun sebesar Rp 1,69 triliun (25 persen).
Dana perimbangan dari Rp 4,98 triliun menjadi Rp 3,70 triliun, atau turun sebesar Rp 1,28 trilun (25, 61 persen)
"Hal ini mengakibatkan penurunan belanja sebesar 25 persen dari anggaran semula Rp 12,29 triliun menjadi 9,21 triliun," kata M. Sa'duddin, Kepala BPKAD Kaltim, melalui rilis tertulis.
Sementara itu, belanja daerah yang mengalami penurunan di antaranya:
a) Belanja langsung SKPD dari Rp 5,13 triliun menjadi Rp 3,85 triliun, atau turun Rp 1,28 triliun (25 persen).
b) Belanja bantuan keuangan ke kabupaten/kota, dari Rp 1,67 triliun menjadi Rp 1,25 triliun, atau berkurang Rp 417 miliar (25 persen).
c) Belanja bagi hasil pajak ke kabupaten/kota yang akan disesuaikan dengan realisasi pendapatan.
"Di simulasi itu, prediksi kami penurunan sebesar 25 persen. Tapi melihat kondisi saat ini, penyebaran virus yang semakin luas. Penurunan APBD Kaltim bisa lebih dari 25 persen. Kami masih menghitung semuanya," pungkas Sabani. (tim redaksi Diksi)
BACA JUGA: Waduh, 1 PDP Covid-19 di Samarinda Mengamuk Lantaran Menolak Dirawat
