Selain menuntut kenaikan harga BBM dan pajak, masa aksi pasalnya juga menyorot wacana perpanjangan periode masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Sebab wacana itu disebutnya sangat bertentangan dengan konstitusi dan mengkhianati reformasi.

"Jika terealisasi, usulan ini jelas bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi. Sebab Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Pemilu dilakukan lima tahun sekali ), dan pada Pasal 7 UUD 1945 mengatur bahwa masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat tetap (flx term) yakni lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan," tegasnya.

Selain itu, penundaan Pemilu juga sama artinya menunda regenerasi kepemimpinan yang seharusnya terus berjalan demi menghindari kekuasaan yang terlalu panjang yang berpotensi membuka praktik korupsi.

"Regulasi yang di sahkan pemerintah, sangat tidak relevan dengan kondisi rakyat yang sedang berusaha untuk bangkit dari keterpurukan," tandasnya.

Dari pantauan media ini, aksi berjalan tertib kendati arus lalu lintas mengalami perlambatan. Namun aparat kepolisian yang ikut memantau cukup sigap untuk mengurai kendaraan. (tim redaksi)