DIKSI.CO, SAMARINDA - Beberapa waktu lalu, telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemprov Kaltim, APBD 2023 Bumi Mulawarman menyentuh rekor tertinggi sebesar Rp17,2 triliun.

Dengan jumlah fantastis tersebut, artinya belanja daerah untuk pembangunan Kaltim akan lebih banyak untuk masyarakat.

Untuk itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bisa memaksimalkan program yang disusun sehingga berdampak pada serapan anggaran.

Hal itu tentu jadi pekerjaan rumah yang besar bagi Pemprov Kaltim, pasalnya berkaca pada realisasi APBD 2022 ini belum berjalan maksimal.

Rapat Pimpinan Evaluasi Realisasi APBD Provinsi Kaltim dan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pemprov Kaltim Tahun 2022 digelar Senin (28/11/2022) kemarin.

Dalam laporannya, Irhamsyah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Setprov Kaltim, APBD 2022 ditetapkan sebesar Rp14,9 triliun.

Hingga akhir November ini, APBD 2022 baru terealisasi Rp9,23 triliun atau 61,98 persen.

Padahal waktu pelaksanaan program Pemprov Kaltim, hanya tersisa lebih kurang satu bulan, dan masih menyisakan anggaran belanja Rp5,67 triliun.

“Jumlah pagu perubahan Rp14,9 triliun. Realisasi sampai 22 November 2022 sebesar Rp9,23 triliun atau 61,98 persen," kata Irhamsyah.

"Terjadi deviasi negatif 9,02 persen dari rencana realisasi keuangan 71,00 persen,” lanjutnya.

Merespon serapan APBD 2022 baru 61,98 persen, Isran Noor, Gubernur Kaltim menekankan seluruh OPD untuk memperkuat perencanaan hingga memanfaatkan secara maksimal aplikasi pengadaan barang dan jasa yang ada.

"Seluruh kepala OPD agar patuh pada prosedur dalam perencanaan dan penganggaran. Selain itu ikuti tahapan proses dan realisasi agar tercapai dengan baik," tegasnya. (tim redaksi Diksi)