"Ya kendaraan mobil yang mereka (oknum pejabat) pada saat pensiun itu dibawa, padahal itu belum di lelang dan sebagainya," ujarnya. 

"Jadi selama ini karena dia memiliki jabatan, dia (oknum) itu menyalahgunakan wewenang," sambungnya.

Joni melanjutkan, Pansus Aset DPRD Samarinda nantinya akan turut mengecek aset-aset yang terdata di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, untuk mengukur sejauh mana kepemilikan Pemkot Samarinda atas aset-aset tersebut. 

Meski demikian, diungkapkannya bahwa pihaknya mengalami keterbatasan waktu lantaran banyaknya aset-aset yang harus didata. Dibeberkannya Pansus Aset hanya bergerak selama 6 bulan. 

"Tapi melihat waktunya, kami tidak mungkin bisa mengejar. Karena banyak sekali aset-aset Samarinda selama ini tidak jelas. Sebagian dianggap itu menjadi milik pribadi. Sehingga akan kami usut semua," pungkasnya. (advertorial)