DIKSI.CO, SAMARINDA - Pelaksanaan program Beasiswa Kalimantan Timur Tuntas (BLBKT) bakal dievaluasi.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai rapat dengan DPRD Kaltim, Sabtu (4/5/2024).
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud.
Dalam kesempatan itu, turut hadir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas dan Dewan Pendidikan Kaltim dan perangkat daerah kaltim lainnya.
Ditemui usai rapat, Akmal Malik mengatakan rapat tersebut bertujuan untuk menajamkan koordinasi antara pemerintah, DPRD dan stakeholder di bidang pendidikan.
"Kami menemukan masih ada miskoordinasi dan persoalan hirarki yang harus dibenahi," ujar Akmal Malik.
Melalui rapat itu Akmal Malik menegaskan bahwa program beasiswa yang ada harus dipastikan tepat sasaran.
Sesuai peraturan dikatakannya ada 7 kategori yang wajib mendapatkan beasiswa.
Yakni orang tidak mampu, daerah tertinggal, penghafal 10 juz Alquran, anak berkebutuhan khusus, anak veteran, anak yatim dan rekomendasi pertimbangan.
"Kami ingin agar badan pengelola beasiswa melaporkan secara detail berapa anak dari semua kategori itu yang mendapatkan beasiswa. Kami ingin tahu data pastinya," pintanya.
Ia menekankan bahwa program beasiswa yang sudah dibuat oleh gubernur kaltim terdahulu tersebut sangatlah baik.
Namun diperlukan penajaman koordinasi agar tidak hanya tepat sasaran, tetapi diharapkan beasiswa tersebut berdampak positif pada kemampuan pendidikan, keterampilan hingga keahlian kerja para generasi penerus di Benua Etam ini.
"Tapi pembahasan kami tadi bukan hanya beasiswa saja, tetapi juga permasalahan pendidikan secara umum," jelasnya.
Oleh sebab itu, untuk membenahi pengelolaan pendidikan agar lebih baik, pihaknya bersama DPRD telah sepakat akan membuat Tim Evaluasi Pembangunan Bidang Pendidikan.
Tim tersebut akan diisi oleh stakeholder terkait seperti Komisi II dan IV DPRD Kaltim, pejabat pemprov, Dewan Pendidikan, Badan Pengelola Beasiswa dan akademisi yang netral.
"Visi misi pimpinan Kaltim terdahulu itu sudah bagus. Tapi perlu ditajamkan karena kebijakan yang baik kuncinya adalah eksekusi yang tepat," pungkasnya. (*)
