DIKSI.CO, SAMARINDA - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim jadi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim dengan alokasi anggaran terbesar.

BPKAD mendapat alokasi anggaran mencapai Rp 3,8 triliun rupiah di batang tubuh APBD Kaltim tahun 2020. 

Maklum saja, BPKAD menjadi pengatur pengelolaan keuangan di Pemprov Kaltim.

Bahkan anggaran yang juga dibutuhkan oleh OPD-OPD lain di lingkup provinsi.

Badan pengelola keuangan menjadi salah satu OPD dengan daya serap anggaran yang paling baik.

Dari total anggaran Rp 3,85 triliun, pada akhir semester I atau pada bulan Juli, data serap anggaran BPKAD Kaltim mencapai 42,83 persen, atau senilai Rp 1,65 triliun.

Selanjutnya, tersisa anggaran sebesar Rp 2,2 triliun, yang akan dipergunakan pada semester II atau hingga Desember mendatang.

Muhammad Sa'duddin, Kepala BPKAD Kaltim menyampaikan kondisi pandemi Covid-19 turut membuat kendala beberapa program tak bisa dilaksanakan, dan yang lebih mending program ditunda. 

Hal ini juga berdampak pada daya penyerapan anggaran yang kurang maksimal.

"Pandemi, kalau berpengaruh jelas ada. Beberapa kegiatan tertunda, bahkan ada yang batal dilaksanakan," kata Sa'duddin, Jumat (7/8/2020).

Sa'duddin juga menjelaskan salah satu program yang terkendala dilaksanakan adalah perjalanan dinas.

Sejak April 2020 lalu, nyaris perjalanan dinas oleh OPD ditiadakan.

"Termasuk yang terlihat adalah perjalanan dinas tertunda atau batal," pungkasnya. (advertorial)