"Provinsi sebenarnya dananya cukup longgar, sifatnya koordinasi. Karena Pemprov Kaltim tidak punya wilayah, coba sebenarnya rapat dengan kabupaten/kota se Kaltim. Apa yang mereka perlukan, kan tinggal dibantu," kata Bagus, Kamis (12/8/2021).

Bantuan pemprov ke kabupaten/koya diperlukan, mengingat anggaran dari daerah yang terbatas  

"Sempat dari Pemkot Samarinda mengajukan permohonan bantuan. Karena memang kabupaten/kota terbatas anggarannya. Sehingga yang harus turun itu Pemprov Kaltim," jelasnya.

Menurut Bagus, banyak hal yang bisa dilakukan Pemprov Kaltim ke daerah, mulai dari penambahan alat tes PCR untuk memaksimalkan tracing, juga penyediaan obat-obatan.

"Jangan sampai kembali silpa seperti anggaran refokusing tahun 2020, hampir Rp200 miliar yang tidak terpakai," paparnya.

"Mestinya habiskan saja, karena itu memang dianggarkan untuk penanganan Covid-19. Bantulah kabupaten/kota," sambungnya.

Permasalahnya menurut Bagus, hingga saat ini pihaknya di DPRD Kaltim belum mengetahui berapa anggaran penanganan Covid-19 Kaltim untuk tahun 2021 ini.