DIKSI.CO, SAMARINDA - Perekonomian suatu kota diharap bisa muncul dari berbagai sektor. 

Sektor ekstraktif dihindarkan, dan diharap bisa memunculkan sektor lain, seperti misalnya jasa dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penopang. 

Hal ini pun turut direspon Andi Harun, Wakil Ketua DPRD Kaltim. 

Ia sampaikan sejak peradaban teknologi memasuki era 4.0, maka perlu ada penyesuaian kebijakan dan sistem dalam berbagai hal.

Kata dia, penyesuaian dan kebijakan dan sistem diera digitalisasi harus memberikan keuntungan, kemudahan dan kenyamanan.

"Sejak beberapa tahun sebelum covid-19, era digital sudah mulai diterapkan. Namun belum massif ketika wabah covid-19 melanda dunia. Sekarang hampir semua kegiatan dapat dilakukan dengan sistem digitalisasi," kata Andi Harun membuka pandangannya akan nasib kawasan Citra Niaga, Minggu (5/7/2020). 

Saat ini, warga Samarinda sebagian besar menggunakan era kecanggihan teknologi.

Misalnya, dengan membuat aplikasi ojek online, sektor perbankan menerapkan pembayaran sistem online, hingga membayar lewat tol menggunakan kartu khusus seperti E-Tol.

"Saya punya pemikiran, di beberapa titik kawasan Samarinda punya potensi menerapkan era digital. Seperti di kawasan wisata belanja Citra Niaga, pusat kuliner di Jalan Juanda dan Jalan Lambung Mangkurat," ungkap Andi Harun, kandidat bakal calon Walikota Samarinda periode 2020-2024.

Beberapa kawasan tersebut, bisa menjadi percontohan sebagai kawasan non tunai.

Artinya, segala kegiatan transaksi dikawasan itu menerapkan era digitalisasi.

Ia menjelaskan, di kawasan wisata belanja Citra Niaga yang dibangun era mantan Walikota Waris Husein, terdapat toko yang menjual souvenir khas Samarinda dan kini cafe-cafe.

Berbagai cafe kopi mulai ada di kawasan Citra Niaga. Sebut saja, Kopi Sajen, Lokalo, hingga yang terbaru Makmoer Djaya. 

Faktor lain, kawasan itu pernah meraih penghargaan internasional Aga Khan tentang konsep dan arsitek bangunan Citra Niaga.

"Ketika kawasan itu ditetapkan sebagai kawasan non tunai, maka segala transaksi serba digital. Misalnya, bayar parkir, bayar kopi, beli souvenir dan belanja kuliner," papar Andi.

Untuk menerapkan kawasan non tunai, maka diperlukan kerjasama antar lembaga dan pemerintah sebagai pemegang kebijakan.

"Pemerintah memiliki kebijakan, tiga kawasan itu ditetapkan sebagai percontohan kawasan non tunai. Bekejasama dengan sektor perbankan seperti Bank Kaltim dan atau bank lainnya. Pemerintah juga bekerjasama dengan penyedia jasa layanan aplikasi pembayaran non tunai," ucapnya merincikan.

Menurutnya, dengan sistem itu masyarakat, sektor perbankan dan pemerintah saling menguntungkan.

"Karena memudahkan masyarakat bisa belanja tanpa harus membawa uang cash, artinya lebih aman. Pemerintah mendapat pemasukan kas daerah dari kerjasama antar perbankan," jelasnya.

Ide dan gagasan ini, lanjut Andi Harun, bakal ia terapkan jika ia dipercaya dan dipilih memimpin Kota Samarinda.

"Untuk saat ini, sepertinya belum ada menerapkan itu. Karena sistem digitalisasi non tunai ini dapat menggerakkan juga sektor UMKM," ujarnya.(*)