DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Timur 2020 Selasa (28/4) mengusulkan peninjauan ulang pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan pemotongan DBH 50% yang sebelumnya disampaikan melalui surat Gubernur akan ditinjau ulang oleh Sekretaris Daerah (Sekda).
"Kita minta agar pemotongan bantuan keuangan kita yang 50% minta ditinjau kembali. Katanya akan ditinjau lagi oleh Sekda," kata Rizal.
Dihadapan Gubernur via aplikasi Zoom Rizal juga menyampaikan usulan program pembangunan Bantuan Keuangan (Bankeu) dan Belanja Langsung Provinsi.
"Kita juga mengusulkan beberapa program pembangunan ada Bantuan Keuangan, dan Belanja Langsung Provinsi nilainya lebih dari Rp 1 Triliun," katanya.
Pembangunan Provinsi Kaltim 2021 juga diharapkan dilakukan revisi sesuai yang dilakukan Bappenas dan juga Kemendagri karena adanya program pemulihan ekonomi.
Disebutkan program pemulihan ekonomi yang diguyur APBD Provinsi ini diusulkan karena banyaknya perekonomian di Balikpapan yang lumpuh karena adanya pandemi Covid-19 yang berangsur lama.
"Misalnya bantuan pemodalan UMKM dari Bankaltimtara, kemudian dana bergulir, beasiswa, penambahan BLK, tenaga kerja yang di PHK," katanya.
"Melalui APBD Provinsi, ini kan setelah berdampak dari Covid-19 jadi kami minta pemulihan ekonomi di Provinsi," lanjutnya. (tim redaksi Diksi)
