DIKSI.CO, SAMARINDA - Perkembangan laporan penyidikan setelah dipolisikannya  Hasanuddin Masud besrta istri, Nurfaidah sampai saat ini masih dinanti kubu Irma Suryani sebagai pelapor. Meski laporan  dugaan piutang Rp2,7 miliar tersebut dipastikan naik ke tahap penyidikan Korps Bhayangkara, namun langkah kongkrit penyelesaian tentu sangat dinanti. 

Disampaikan Jumintar Napitupulu selaku kuasa hukum  Irma Suryani jika pada Senin (16/8/2021) besok hari, mereka merencanakan bertandang ke markas kepolisian Kota Tepian di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang. 

"Memang sudah ada rencana kita Senin besok, itu mau ke Satreskrim Polresta Samarinda untuk bertanya progresnya seperti apa. Sekalian besok itu juga mau mempertanyakan soal alat bukti cek itu kan belum disita (diambil) dari kami. Jadi mau tanya juga, kapan alat bukti ini mau disita dari kami," beber Jumintar, Minggu (15/8/2021) sore tadi.

Seperti yang diketahui, dalam tahap penyidikan aparat negara normalnya diberi batas waktu untuk membuat sebuah kesimpulan. Paling lama, biasanya petugas penyidik diberikan waktu hingga 120 hari untuk mengambil sebuah kesimpulan. Apakah nantinya akan ada penetapan tersangka atau berkas perkara akan dihentikan. 

Merespon hal ini, Jumintar mengaku memang ada sedikit kekhawatirannya. Namun demikian, ia masih tetap coba mempercayai proses hukum yang terus berjalan. 

Kekhwatiran bakal di SP3kan kalau proses penyidikan berjalan lama.

"Saat ini memang sudah naik ke tahap penyidikan dan proses itu diberikan waktu 120 hari. Itu paling lambat dan biasanya untuk kasus yang sangat sulit. Tapi untuk kasus ini kan bukan perkara yang sulit. Jadi menurut kami seharusnya gak sepanjang itu lah. Kalau ditanya ada kekhawatiran ya, iya. Tapi kami kembali serahkan ke kepolisian. Apabila sampai terjadi (keterlambatan penanganan) kan ada upaya lain yang bisa kami kejar," imbuhnya. 

Disinggung terkait pernyataan kuasa hukum Hasanuddin Masud yang menyebut adanya kerancuan yang berubah pada objek pelaporan dibantah oleh Jumintar. Katanya, jika dilaporkan Ketua Komisi III DPRD Kaltim bersama istrinya sudah dilakukan sejak awal. 

"Dalam prosesnya memang dia dianggap terlibat juga. Karena itu kan ada tanda tangannya dia. Artinya, orang yang bertanda tangan di situ juga memberikan cek harus bertanggung jawab juga dong. Tidak mungkin dia (Istri Hasanuddin) minta dana Rp2,7 miliar untuk bisnis solar laut tanpa andilnya Hasanuddin Masud," kata Jumintar. 

"Jadi bukan belakangan ini baru muncul ada nama Hasanuddin Masud disitu. Bukan. Karena pada saat bersurat ke Polda Kaltim dan Mabes Polri nama dia sudah memang masuk juga sebagai terlapor," kata Jumintar lagi. 

Memanasnya kasus dugaan piutang ini tentu menarik perhatian banyak pihak. Sebab beberapa waktu sebelumnya, Hasanuddin Masud tengah ramai dibicarakan sebagai calon Ketua DPRD Kaltim menggantikan Makmur HAPK. 

Akan tetapi, Jumintar meminta agar kedua isu ini tak dicampur adukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebab menurutnya perkara ini murni urusan bisnis dan piutang. 

"Dan nama Hasanuddin Mas'ud masuk itu jauh dari polemik politiknya dia. Kami tegaskan bukan, karena tidak ada kepentingannya disitu. Jadi sudah lah, dipisahkan bicara politiknya dia dengan perkara hukumnya ini. Biarkan ini berdiri masing-masing, jangan disangkut pautkan," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)