Sebab menurutnya BPS memiliki tenaga yang terlatih untuk mendata ulang penduduk miskin di Samarinda.

“Petugas BPS memiliki tenaga yang terlatih dan terdidik untuk melakukan itu. Sementara pemkot butuh percepatan data itu agar setiap pembahasan APBD dan perumusan kebijakan berbasis penduduk miskin setiap tahunnya bisa terukur dan programnya tepat sasaran,” urainya.

Mengenai kendala anggaran, orang nomor satu Kota Samarinda itu bahkan menyanggupi untuk mengalokasikan anggaran APBD Samarinda untuk kegiatan yang akan dilakukan BPS.

"Kegiatan by name by addres ini jika BPS tidak ada alokasi dana, wali kota menyanggupi pembiayaan melalui APBD," imbuhnya.

Namun, sebelum benar-benar menjalin kerjasama, Andi Harun akan lebih dulu mengadakan FGD dengan lintas OPD.

"Tentu kita akan buka diskusi dulu untuk menentukan teknis dan target selanjutnya," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)