DIKSI.CO, SAMARINDA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, menyoroti adanya defisit anggaran yang mendera Pemprov Kaltim sebesar Rp1 triliun.
Defisit itu diakibatkan adanya refocusing yang dilakukan pusat terhadap dana bagi hasil (DBH) ke daerah, termasuk Kaltim.
Hal itu terbahas dalam rapat koordinasi Banggar DPRD Kaltim, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim, Senin (6/9/2021).
Makmur HAPK, Ketua DPRD Kaltim menyampaikan Pemprov Kaltim mesti berupaya melobi pusat agar DBH bisa ditingkatkan. Pasalnya pada kondisi saat ini harga batu bara tengah mengalami kenaikan.
"Sebenarnya batu bara kita naik. Saya pikir provinsi bisa memerjuangkan itu (DBH)," kata Makmur, Senin (6/9/2021).
Selain menyoroti dafisit Rp1 triliun, DPRD juga menyinggung penurunan pendapatan daerah sebesar Rp365 miliar.
Menurut Makmur, diperlukan upaya-upaya maksimal guna meningkatkan pendapatan. Masih tersisa empat bulan hingga menutup tahun 2021. Untuk itu, Pemprov Kaltim diminta berupaya maksimal meningkatkan pendapatan daerah.
"Empat bulan lagi kan masih ada waktu. Kita harus pertahankan kondisi yang ada. Upaya-upaya peningkatan pelayanan pajak bahan bakar kendaraan bermotor," jelasnya.
Makmur menegaskan Kaltim mesti berupaya tidak lagi mengandalkan DBH sebagai pemasukan tertinggi. Inovasi perlu dilakukan agar pendapatan asli daerah bisa lebih tinggi daripada DBH.
"Kewajiban masyarakat itu harus digenjot, bukan masyarakat tidak sumbangsih. Gimana masyarakat mau sumbang kalau tempat pelayanannya sulit," tegasnya.
Sementara itu Muhammad Sabani, Ketua TAPD Kaltim menyampaikan ke depan pihaknya akan memfokuskan diri pada peningkatan pendapatan daerah.
"Kami sudah sampaikan potensi pendapatan Kaltim dalam APBD Perubahan 2021 dengan perkiraan yang sudah dilakukan. Kami akan genjot itu," papar Sabani.
Kondisi Covid-19 Kaltim yang mulai melandai bakal berimbas dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
"Soal pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kita harus konfirmasi ke Pertamina, bagaimana peluangnya. Bapenda akan konfirmasi Pertamina, apakah dengan kondisi yang melandai ada aktivitas ekonomi yang mulai tumbuh. Jadi bisa dilihat ada peningkatan yang signifikan," pungkasnya.
Dalam rapat koordinasi Banggar dan TAPD ini juga dibahas mengenai postur APBD Perubahan Kaltim. Hanya saja baik Sabani dan Makmur HAPK belum bisa berkomentar banyak berapa bayangan APBDP Kaltim nanti.
Saat ini baru dilakukan pembahasan awal, keduanya fokus membahas pendapatan daerah pada tahap awal ini.
Mengenai belanja di APBDP, akan dibahas kemudian. (tim redaksi Diksi)
