Kepala BPBD Samarinda Ditahan di Rutan, Ini Penjelasan Pemkot Soal Plt dan Bantuan Hukum


person access_time 4 days ago remove_red_eyeDikunjungi 42 Kali
Kepala BPBD Samarinda Ditahan di Rutan, Ini Penjelasan Pemkot Soal Plt dan Bantuan Hukum

M. Barkati, Wakil Walikota Samarinda saat ditemui tim redaksi Diksi di Balai Kota Samarinda, Kamis (10/10/2019)/ Diksi.co

 Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bakal melakukan pendampingan dan memberikan bantuan hukum, terkait adanya dugaan kasus korupsi SS, Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Samarinda yang juga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Ditulis Oleh: DIKSI.co
10 Oktober 2019

DIKSI,CO SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bakal melakukan pendampingan dan memberikan bantuan hukum, terkait adanya dugaan kasus korupsi SS, Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Samarinda yang juga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Hal ini dijelaskan Wakil Walikota Samarinda, M. Barkati saat ditemui Diksi.co di Balai Kota Samarinda, Kamis (10/10/2019). 

“Kalau memang perlu pendampingan, kita dampingin dan tentu ada bantuan hukum kita,” ungkap M. Barkati, Wakil Walikota Samarinda. 

Jika pun nanti bantuan hukum diberikan oleh Pemkot Samarinda, disebut Barkati hal itu dilakukan tanpa ada pembebanan biaya pada SS. 

"Tidak ada biaya. Free," ujarnya. 

Sementara itu, terkait proses birokrasi di BPBD Samarinda, disebut M. Barkati bahwa saat ini Pemkot pun telah antisipasi akan hal itu. Ini berkaitan dengan pengganti SS di pucuk pimpinan Kepala BPBD Samarinda. 

"Soal pengganti (Plt), pasti ada lah. Bisa sekretaris, biasanya memang langsung otomatis ke sekretaris sebagai plt nya," katanya. 

Sebagai informasi, Kepala BPBD Samarinda, Sulaiman Sade ditahan di Rutan Klas IIA Samarinda atas dugaan kasus korupsi Proyek Pembangunan Pasar Baqa di Mangkupalas, Samarinda Seberang.

Sementara ini, ia sedang menjalani proses penahanan di Rutan klas II A Samarinda selama 20 Hari. Terhitung dari tanggal  8-27 Oktober 2019, hingga berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Kasus dugaan korupsi Proyek Pembangunan Pasar Baqa di Mangkupalas, Samarinda Seberang itu terjadi saat Sulaiman Sade masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pasar Samarinda. 

Dari kasus tersebut, total kerugian bagi Negara sekitar Rp 20 Miliar. (*) 

Iklan Apri Gunawan/ Diksi.co

Castro : Semestinya Diberhentikan

Pengamat Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah yang kerap disapa Castro berikan pendapat atas kasus hukum yang menjerat SS, Kepala BPBD Samarinda. Ia sebut saat ini kangkah Pemkot Samarinda cenderung lamban karena tak ada keputusan yang diambil. 

"Sebenarnya walikota lamban. Mestinya SS diberhentikan dari jabatannya sejak statusnya tersangka. Jadi disamping SS bisa lebih fokus menghadapi kasusnya, Pemkot juga membuktikan keseriusan dalam membangun integritas di jajarannya. Tapi toh sudah terlanjur. Setidaknya itu akan jadi pelajaran kedepannya," ujar Castro. 

Terkait status PNS yang ada pada SS, juga ikut dijelaskan. 

"Sementara untuk status ASN nya, harus diberhentikan sementara sejak saat ditahan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juncto Pasal 276 huruf c PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Sedangkan pemberhentian secara permanen, dapat dilakukan setelah adanya putusan tetap (inkracht) dari pengadilan," ujarnya. (tim redaksi Diksi) 

Iklan Saefuddin Zuhri/ Diksi.co

BACA JUGA: Raja Naga Kena Tegur Mendagri

BACA JUGA: Hoaks Piala Dunia dan Pemindahan Ibu Kota

BACA JUGA: KPK Bidik Aset Rita di Kukar dan Samarinda

BACA JUGA: PNS Aktif Diburu Jaksa

BACA JUGA: Kasus Dugaan Penyimpangan KONI Kutim Tunggu Waktu

Ikuti Facebook Diksi.co: 

You Tube Diksi.co: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya