Kasus Dugaan Gratifikasi Puluhan Anggota DPRD Kukar, Polisi Benarkan 2 Orang Telah Dipanggil


person access_time 7 months ago remove_red_eyeDikunjungi 2549 Kali
Kasus Dugaan Gratifikasi Puluhan Anggota DPRD Kukar, Polisi Benarkan 2 Orang Telah Dipanggil

Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana

Polisi telah konfirmasi bahwa sudah ada pemanggilan yang dilakukan kepada pihak terkait

Ditulis Oleh: DIKSI.co
06 Maret 2019

DIKSI.CO - Kasus dugaan gratifikasi anggota DPRD Kukar mulai masuk babak baru.
 
Hal ini setelah polisi telah konfirmasi bahwa sudah ada pemanggilan yang dilakukan kepada pihak terkait.
 
Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana saat dikonfirmasi menyebut setidaknya ada 2 orang yang dipanggil kepolisian.
 
"Jadi itu memang ada laporan. Sudah masuk ke Polda. Kami sudah lakukan langkah, itu sampai saat ini, informasi dari penyidik sudah melakukan klarifikasi setidaknya 2 orang," katanya, Rabu (6/3/2019) di Mapolda Kaltim.
 
Saat ditanya apakah 2 orang yang dipanggil merupakan oknum anggota dewan, Ade tak menanggapi lebih lanjut.
"Ya, setidaknya ada 2 orang (yang dipanggil)," ujarnya.
 
Lebih lanjut, Ade menjelaskan, berhubungan dengan momentum tahapan Pemilu 2019, telah ada petunjuk dari Bareskrim Mabes Polri.
 
Petunjuk itu yakni apabila terdapat pihak-pihak yang terperiksa atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik memberikan kesempatan terhadap yang bersangkutan menyelesaikan tahapan kontestasi politik 2019.
 
"Tentunya di sini, kan, ada hal yang kita pedomani, penyidik lakukan bahwa terhadap pihak-pihak atau terperiksa atau yang diduga, ketika yang bersangkutan dalam kontestasi politik sebagai caleg. Sehingga penyidik Polri memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pesta kontestasi politiknya," jelasnya.
 
 
 
Pihaknya meminta publik atau pihak-pihak yang mengawal kasus ini untuk bersabar. Percayakan kepada Polri menangani kasus dugaan gratifikasi para anggota DPRD Kutai Kartanegara.
 
"Jadi mohon sabar. Sementara ada petunjuk atau arahan Kabareskrim yang tentu acuannya dari Kapolri," tegasnya. 
 
Pemberitaan sebelummya, kasus dugaan gratifikasi anggota DPRD Kukar yang ditangani Polda Kaltim menguap kembali. 
 
Beragam pihak meminta agar pengusutan dugaan gratifikasi terkait hasil pokok pikiran dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017 dilakukan transparan. 
 
Informasi yang dihimpun, kabarnya isu yang berkembang, diduga sebagian anggota Dewan menerima sejumlah uang ratusan juta dengan nominal bervariasi.
 
Data yang tersebar menyebutkan, sebanyak 41 anggota DPRD Kukar diduga menerima uang. Dari 41 anggota tertulis dua anggota, yakni JN dan AK yang sudah mengembalikan pemberian sejumlah uang ratusan juta.
 
Masing-masing anggota Dewan Kukar menerima uang bervariasi. Berdasarkan catatan yang tersebar, pembagian uang mulai dari Rp 750 juta, Rp 500 juta, Rp 450 juta, Rp 250 juta hingga Rp 200 jutaan.
 
Diberitakan sebelumnya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah memberikan pendapatnya terkait ekspektasi publik yang melaporkan perkara korupsi.
 
Kata dia, ketika laporan atau atensi (perhatian) masyarakat tidak ditindaklanjuti, maka publik akan menaruh harapan kepada KPK dapat mengusutnya.
 
"Wajarlah kalau publik lari melaporkan ke KPK. Itu menandakan dua hal. Pertama, kepercayaan atau ekspektasi publik menurun bahkan hampir hilang kepada APH (Aparat Penegak Hukum) di daerah. Dan ini bisa jadi disebabkan karena lamban dan tidak transparannya penanganan kasus-kasus yang dilaporkan," tutur Herdiansyah yang akrab disapa Castro, Kamis (28/2/2019).
 
Hal yang kedua, lanjut dia, menunjukkan harapan publik yang tinggi kepada KPK untuk menyelesaikan perkara-perkara korupsi di daerah.
 
"Justru menjadi aneh dan mengherankan jika kasus dugaan gratifikasi ini cenderung jalan ditempat tanpa ada perkembangan. Untuk itulah, pihak Polda juga mesti terbuka menjelaskan kepada publik, sudah sejauh mana upaya penyelidikan yang dilakukan. Pihak mana saja yang sudah dipanggil dan apa kendala yang dihadapi. Ruang partisipasi publik bisa dibuka, jikalau informasi yang diterima juga memadai," papar Castro.
 
Menurut dia, informasi media sosial maupun media cetak dugaan gratifikasi di DPRD Kukar, bisa menjadi dasar untuk memanggil pihak terkait yang diduga tersangkut kabar gratifikasi.
 
"Setidaknya pemanggilan bisa dilakukan dalam kepentingan klarifikasi terlebih dahulu. Kan belum pro justicia juga, dalam artian masih dalam proses penyelidikan, apakah benar ada peristiwa pidana atau tidak," jelas Castro.
 
Ia menambahkan, aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Kaltim, tidak harus menunggu momentum pemilu usai untuk memproses kasus ini.
 
"Logikanya, kasus hukum harus tetap on the track tanpa harus dipengaruhi oleh peristiwa politik. Tidak ada alasan yang kuat untuk menunda penanganan kasus dugaan gratifikasi 41 anggota DPRD kukar ini," pungkas Castro. (tim redaksi Diksi) 
 

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya