High Level Meeting ETPD: Samarinda Fokus Realisasi PAD dan Belanja Nontunai

DIKSI.CO, SAMARINDA – Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri memimpin High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang berlangsung di Ballroom Arutala, Kantor Bapperida Samarinda, Jumat (06/03/2026).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan evaluasi capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dan evaluasi belanja nontunai Triwulan V 2025.
Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda dan dihadiri oleh unsur Komisi II DPRD Samarinda, para asisten dan kepala perangkat daerah, Direktur RSUD IA Moeis, para direktur BUMD, sekretaris Bapenda, kepala bidang terkait, serta seluruh camat se-Samarinda.
TP2DD Dorong Transformasi Digital Keuangan
Dalam sambutannya, Saefuddin Zuhri menegaskan peran strategis Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam mendorong transformasi digital transaksi keuangan daerah.
“Saat ini, tantangan kita bukan lagi apakah digitalisasi perlu dilakukan, tetapi seberapa cepat dan tepat kita melaksanakan action plan dan roadmap yang sudah disepakati,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Samarinda telah memiliki action plan TP2DD yang mencakup penguatan regulasi, penyediaan infrastruktur sistem pembayaran digital, integrasi dengan perbankan, serta program literasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Seluruh perangkat daerah diminta memastikan setiap program dijalankan konsisten dengan target dan indikator yang jelas, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Persiapan Championship P2DD 2026
Saefuddin Zuhri menekankan pentingnya kualitas implementasi digitalisasi keuangan menjelang Championship P2DD 2026.
Ajang ini menjadi tolok ukur keselarasan program unggulan daerah dengan capaian indeks ETPD serta kualitas tata kelola transaksi digital.
ASN diharapkan tidak hanya menguasai aplikasi digital, tetapi juga memahami alur bisnis, risiko, dan aspek keamanan data dalam setiap transaksi.
Saefuddin Zuhri juga menyoroti sinergi strategis dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk membangun ekosistem transaksi digital, termasuk penyediaan kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah menjadi indikator penting dalam Championship P2DD 2026 karena mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta dokumentasi belanja daerah.
Harapan dan Target Pemerintah Kota
Melalui forum ini, Saefuddin Zuhri berharap seluruh peserta dapat berdiskusi terbuka terkait capaian ETPD, realisasi PAD, serta pelaksanaan belanja nontunai Triwulan V 2025.
“Keberhasilan kita dalam tiga aspek ini akan menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus pelayanan publik di Kota Samarinda,” pungkasnya. (*)
