IMG-LOGO
Home Advertorial Hadiri  Musrenbang RPJMD 2025–2029, Andi Harun Tekankan Kerja Sama Semua Pihak untuk Pengendalian Banjir
advertorial | Umum

Hadiri  Musrenbang RPJMD 2025–2029, Andi Harun Tekankan Kerja Sama Semua Pihak untuk Pengendalian Banjir

oleh Alamin - 05 Mei 2025 20:13 WITA

Hadiri  Musrenbang RPJMD 2025–2029, Andi Harun Tekankan Kerja Sama Semua Pihak untuk Pengendalian Banjir

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dihadiri langsung Wali Kot...

IMG
Wali Kota Samarinda Andi Harun saat hadiri Musrenbang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029/Ist

DIKSI.CO, SAMARINDA - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dihadiri langsung Wali Kota Samarinda Andi Harun.


Kegiatan itu berlangsung di Pendopo Odah Etam, Jalan Gajah Mada Samarinda, pada Senin (5/5/2025).


Dalam kesempatan itu, Andi Harun menyuarakan kebutuhan pengendalian banjir yang masih membutuhkan anggaran besar dan kerja sama semua pihak.


“Pembangunan turap di Sungai Karang Mumus itu masih butuh dana sekitar 900 miliar. Kalau hanya andalkan kota, tidak mungkin tapi kan ini tanggung jawab bersama,” ujar Andi Harun, Senin (5/5/2025). 


Guna mengatasi persoalan tersebut, Andi Harun menekankan pentingnya sinergi konkret antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan perlunya kesinambungan antara rencana besar provinsi dan kemampuan implementasi di tingkat kota.


"Sinergi dan kolaborasi itu indah didengar, tapi kalau tidak ditindaklanjuti dengan pertemuan teknokratik, hanya akan jadi jargon belaka," ucapnya.


Ia menjelaskan fokus RPJMD yang diarahkan Gubernur Kaltim pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk dorongan untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai penggerak ekonomi hijau dan biru berbasis sektor non-komoditas seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.


Namun, ia juga memberikan masukan soal efisiensi anggaran misalnya, ia mengakui target efisiensi 70 persen yang dicanangkan gubernur.


"Kalau dipaksakan di tingkat kota, bisa mengganggu perekonomian masyarakat. Karena berkurangnya perputaran uang di masyarakat bisa memperparah inflasi," jelasnya.


Salah satu tantangan nyata menurutnya adalah soal status jalan yang sering memicu polemik di masyarakat.


“Banyak jalan rusak di Samarinda itu statusnya jalan provinsi atau jalan negara kita enggak bisa masuk tanpa izin. Jadi publik harus tahu, kami bukan diam, tapi terbatas oleh regulasi,” ungkapnya.


Ia pun menyarankan agar usai Musrenbang, segera ada pertemuan teknis antara Sekda, Bappeda, dan tim anggaran provinsi serta kabupaten/kota.


“Baru sinergi bisa jalan jangan berhenti di forum-forum seremonial,” pungkasnya. (adv)

Berita terkait