DIKSI.CO, SAMARINDA - Menghadapi mewabahnya virus corona (Covid-19) di Bumi Mulawarman, membuat Pemprov Kaltim bergerak melakukan penanganan.
Rp 500 miliar anggaran dialokasikan untuk penanganan dan percepatan pemulihan Kaltim, dari bencana Covid-19.
Dari sejumlah anggaran yang disiapkan tersebut, Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim, menyebut separuh anggaran sudah terserap untuk penanganan Covid-19.
"Anggaran Covid-19 masuk di dalamnya anggaran untuk rumah sakit, kemudian untuk jaring pengamanan sosial," katanya.
Bidang sosial dan kesehatan menjadi yang paling cepat penyerapannya. Masing-masing telah diserap sebesar Rp 100 miliar.
Bidang kesehatan, selain melakukan pembelian alat pelindung diri (APD), Pemprov juga menganggarkan perbaikan lab kesehatan di Litbangkes Kaltim dan pembelian reagen guna Kaltim mampu melakukan pengecekan Covid-19 menggunakan PCR secara mandiri.
Sementara di bidang sosial, Pemprov Kaltim menjalankan program bantuan sosial masyarakat (BSM), yakni bantuan kepada warga terdampak Covid-19. BSM ditegaskan Hadi, telah mulai dicairkan secara bertahap.
"Dari 500 miliar yang disediakan, sudah 50 persen sudah terpakai. Untuk anggaran sosial saja Rp 100 miliar dialokasikan. Kemudian untuk kesehatan sudah Rp 100 miliar digunakan," jelasnya.
Sementara untuk separuh sisa anggaran penanganan Covid-19, masih dicadangkan pihaknya untuk keperluan mendesak kedepan.
"Sisanya disimpan untuk dicadangkan, bila nantinya ada kebutuhan mendesak," tegasnya.
Pada proses pemulihan ekonomi Kaltim, Pemprov juga mengambil langkah dengan memasukan rancangan di refocusing anggaran. Yakni melakukan relokasi anggaran untuk bidang dampak ekonomi.
Hal tersebut diutarakan Mohammad Jauhar Efendi, Plt Asisten I Sekprov Kaltim.
"Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kaltim, juga akan memberikan dana stimulan. Tetapi itu khususnya di ranah usaha mikro kecil menengah (UMKM), kalau perusahaan besar kan tidak, itu bukan ranah kami," katanya, beberapa waktu lalu.
Terkait berapa besaran dana stimulan yang diberikan kepada usaha mikro, Jauhar menyebut mekanismenya masih disusun di OPD terkait.
"Berapa dana stimulannya masih masih dibahas di OPD, saya belum tahu detailnya," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)
