Sabtu, 23 November 2024

Evaluasi Realisasi APBD 2023, Sekretaris DPRD Kaltim: Perencanaan Triwulan Pertama Harus Dilakukan dengan Benar

Koresponden:
Alamin
Selasa, 6 Februari 2024 16:17

Kegiatan evaluasi realisasi APBD 2023 yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Fatma, Tenggarong, pada Senin (5/2/24)/Foto: DPRD Kaltim

DIKSI.CO, SAMARINDA - Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kaltim Hardiyanto menghadiri Rapat Evaluasi Realisasi APBD dan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim TA. 2023.
 
Ia hadir mewakili Sekretaris DPRD Kaltim.
 
Kegiatan itu berlangsung di Ballroom Hotel Grand Fatma, Tenggarong, pada Senin (5/2/24).
 
Rapat itu dilakukan dengan pembahasan diantaranya mengenai realisasi; (1) pendapatan 2023, (2) realisasi APBD Tahun 2023 terkait belanja dan pengeluaran pembiayaan, (3) realisasi barang dan jasa 2023 dan 2024, (4) realisasi bantuan keuangan dan FCPF 2023, (5) pekerjaan tidak selesai dan catatan penting 2023, (6) realisasi pendapatan APBD 2024, (7) realisasi APBD 2024 dan rencana anggaran kas 2024.
 
Selanjutnya, pembahasan materi terkait penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran.
 
Tahapan dan substansi rancangan awal RKPD 2024, persiapan Pemilu dan Pilkada 2024, serta persiapan kegiatan nasional dan internasional 2024 di Kaltim.
 
Dalam hal ini, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Hardiyanto menuturkan dengan hasil rapat ini sekretariat DPRD siap mengikuti direktif dari Pj gubernur.
 
"Dengan perencanaan triwulan pertama harus dilakukan dengan benar-benar biar bisa menjadi langkah awal untuk melaksanakan triwulan II,III dan IV" ujarnya usai pelaksanaan Rapim di Ballroom Hotel Gran Fatma Tenggarong, Senin (5/2/2024).
 
Lebih lanjut, ia menekankan DPRD Kaltim akan melakukan review dan melakukan revisi yang realistis, dengan hambatan yang ada baik dari sistem maupun kemampuan atau ketersediaan anggaran yang ada, memperbaiki tata kelola barang milik daerah agar diperbaiki serta optimalisasi pendapatan dengan mendayagunakan asset Barang Milik Daerah pemerintah provinsi. (*)

Tag berita:
Berita terkait
breakingnews