DIKSI.CO, SAMARINDA - Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Samarinda Tahun Anggaran 2022 tinggal menghitung hari. Dijadwalkan pada akhir November 2021 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi mengaku belum dapat memastikan tanggal pasti pengesahan APBD Murni 2022.

"Untuk tanggalnya belum bisa dipastikan, tapi yang pasti akhir November ini. Kalau besarannya sekitar Rp 2,8 triliun," ungkap Subandi saat dikonfirmasi, Jumat (12/11/2021).

Belum disahkannya APBD murni 2022 dikarenakan masih ada beberapa hal terkait perencanaan anggaran yang belum rampung. Sebab perlu sinkronisasi dengan program-program yang telah disusun Pemkot Samarinda. 

"Tentunya masih ada beberapa kali pembahasan lagi. Masih ada yang harus di sinkronkan," ujarnya. 

Politisi PKS itu menjelaskan, pos-pos APBD Murni 2022 Samarinda sendiri mengacu dengan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda, Andi Harun - Rusmadi, yang sebelumnya telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026. 

Diantaranya yang masuk program prioritas adalah penanganan banjir, program Pro Bebaya atau Rp 100 - Rp 300 juta per RT per tahun, lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), yang pada 2022 mendatang sudah harus direalisasikan. 

"Pastinya anggaran (APBD Murni 2022) itu menunjang apa yang menjadi program prioritas wali kota dan wakil saat mengkampanyekan visi misi mereka," katanya. 

Mengenai kendala, Subandi tak menampik bahwa besaran anggaran APBD Kota Samarinda masih belum cukup untuk mengatasi semua masalah pembangunan.

"Pasalnya, untuk merealisasikan program Pro Bebaya Rp 100 - Rp 300 juta per RT per tahun lewat APBD Murni 2022, ya itu juga yang cukup banyak menyedot alokasi anggaran di sana. Kan itu hampir 2000 RT, kalau dihitung-hitung itu sudah Rp 198 miiliar lebih. Itu baru dari Pro Bebaya, belum lagi penanganan banjir," bebernya.

Kendati demikian, ia mengapresiasi langkah wali kota untuk mencari pendanaan di luar APBD terkait masalah-masalah krusial di Samarinda. 

Oleh sebab itu, Subandi menegaskan agar pemkot hanya mengedepankan program-program skala prioritas yang langsung bisa menyentuh hajat hidup orang banyak. 

"Yang penting alokasi anggaran itu pro rakyat, sesuai kebutuhan yang mendesak, dan itu pasti kami dukung lah," sebutnya. 

Sementara itu, disinggung bahwa pengesahan APBD Murni 2022 ini bakal mengalami tarik ulur nantinya, Subandi juga tak menampik. Hal itu dalam rangka mencari titik temu. Sebab, lembaga DPRD menginginkan program prioritas yang bisa benar-benar mendesak di masyarakat. 

Terkait aturan penggunaan anggaran, dijelaskan Subandi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. 

"Selambat-lambatnya itu satu bulan sebelum masa penggunaan anggaran sudah harus disahkan. Jadi kalau Januari 2022 ingin digunakan, artinya, bulan November 2021 akhir ini sudah harus disahkan," pungkasnya. (advertorial)