DPRD Kaltim Dorong Penanganan Cepat Kerusakan Jalan Negara di Muara Komam

DIKSI.CO – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti kerusakan berat pada badan jalan negara di RT 08, Kelurahan Muara Komam, Kabupaten Paser.

Kondisi amblas dan rusaknya badan jalan pada jalur utama penghubung Kaltim–Kalsel ini memicu kekhawatiran.

Pasalnya, jalan itu langsung memengaruhi mobilitas masyarakat, keamanan pengguna jalan, dan kelancaran arus logistik antarprovinsi.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi tersebut.

Ia menilai kerusakan parah ini tidak boleh berlarut-larut terlalu lama.

Terlebih, ucapnya, mendekati momen perayaan besar yang akan meningkatkan volume perjalanan masyarakat.

“Kami di Komisi III DPRD Kaltim sangat prihatin dengan kondisi kerusakan jalan negara di Muara Komam. Ini sudah mengganggu mobilitas dan membahayakan pengguna jalan,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Dorongan Penanganan Darurat dan Perbaikan Permanen

Ia menegaskan bahwa status jalan negara membuat penanganan harus segera ada perbaikan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Reza menyebut akses yang nyaris putus ini tidak bisa berlarut-larut karena jalur tersebut merupakan urat nadi penghubung dua provinsi sekaligus.

“Kami berharap segera ada penanganan dari pihak terkait. Selain menjelang Natal dan Tahun Baru, ini juga bertepatan dengan momen 5 Rajab, di mana masyarakat Kaltim banyak melintasi jalur ini menuju Kalsel,” jelasnya.

Ia juga mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim untuk segera berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim.

Koordinasi ini penting untuk memastikan langkah penanganan darurat berjalan efektif dan perbaikan permanen dapat masuk prioritas program kerja.

“Tentunya kami ingin agar perbaikan permanen terhadap ruas jalan tersebut. Jalan ini terlalu vital untuk dibiarkan terus rusak,” tegas Reza.

Perkuat Pengawasan Infrastruktur

Selain fokus pada Muara Komam, Komisi III berencana meminta data lebih komprehensif mengenai seluruh ruas jalan negara di Kaltim.

Data tersebut diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan perencanaan perbaikan dilakukan menyeluruh.

“Kami akan meminta data lengkap terkait ruas jalan negara di kabupaten dan kota yang mengalami kerusakan atau berpotensi menimbulkan gangguan serupa. Data ini penting agar pengawasan maksimal dan perbaikan bisa dilakukan secara terencana,” pungkasnya.

DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal permasalahan ini hingga ada tindakan konkret demi keselamatan masyarakat dan kelancaran konektivitas antarwilayah. (Adv)