DIKSI.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota Samarinda sambut baik kedatangan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Mahyudin di kantor Balaikota Samarinda, Selasa (19/10/2021) kemarin.
Kedatangan Mahyudin ke Kota Tepian diterima langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun dan beberapa pejabat teras.
"Beliau datang dalam rangka reses dan menyerap aspirasi. Menyampaikan bahwa ada 2 RUU yang sedang diperjuangkan yakni RUU Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan RUU daerah kepulauan dan pesisir," ungkap Andi Harun saat dikonfirmasi awak media.
Selain Mahyudin turut juga hadir beberapa anggota DPD RI Kaltim lainnya yaitu, Aji Mirni Mawarni, dan Zainal Arifin untuk membahas beberapa hal terkait isu dan upaya penanganan masalah di daerah khususnya di Samarinda bersama pemimpin Kota Tepian.
Perihal ini disambut baik Andi Harun, sebab menurutnya dalam mewujudkan program penanggulangan banjir dibutuhkan dukungan berbagai pihak khususnya dalam mencari dukungan anggaran.
"Beliau bisa jadi jembatan penghubung antara pemerintah daerah dengan kementerian dan pamerintah pusat," ucap wali kota.
Orang nomor satu Kota Samarinda itu mengaku telah menitipkan beberapa program penanggulangan banjir seperti program pintu air.
"Program penanggulangan banjir dapat bersama-sama dikawal anggota DPD RI. Karena bagi kita sekarang yang membutuhkan biaya besar tentu adalah penanggulangan banjir. Kita berharap pusat bisa memberikan pendanaan pembangunan terhadap program banjir," harapnya.
Sementara itu, Mahyudin mengatakan beberapa hal yang dibahas dengan walikota terutama upaya penanganan banjir Samarinda yang saat ini tengah menjadi fokus kerja dari pemerintah kota (Pemkot).
Mantan bupati kabupaten Kutai Timur tersebut mengakui ada beberapa masukan dari walikota terkait penanganan banjir di Kota Samarinda.
"Kami hari ini ke sini (balai kota) untuk menyisir permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Samarinda, tadi ada masukan tentang penanganan banjir seperti usulan karang mumus yang membutuhkan pintu air, butuh dana Rp 400 miliar, jadi kita sarankan untuk masukkan ke kementerian PUPR, nanti kami kawal," ujar Mahyudin.
"Jadi kami (DPD) harus dikasih tahu apa saja usulan pemerintah daerah di tingkat nasional, agar bisa kami kawal dan usulan itu bisa terealisasi," tambahnya.
Tindak lanjut dari pertemuan itu diharapkan akan terus berlanjut dan terjaga antara pemerintah daerah dan perwakilan DPD RI. (tim redaksi Diksi)
