DIKSI.CO, SAMARINDA - Pemprov Kaltim, melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Perindagkop) dan UKM Kaltim jalankan program reduksi ongkos angkut bahan pokok dan BLT UMKM.

Hal itu dilakukan guna menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok (bapok).

“Reduksi biaya transportasi/ongkos angkut bapok dilakukan dari distributor ke agen/pengecer di kabupaten dan kota,” kata Muhammad Sa'duddin, Senin (12/12/2022).

Dengan program tersebut, ketersediaan bahan pokok tetap tersedia serta tidak terjadi lonjakaan harga jelang Natal dan tahun baru 2023.

Saat ini ada empat kabupaten yang sudah mengajukan usulan untuk reduksi ongkos angkut itu adalah Mahakam Ulu, Kutai Barat, Penajam Paser Utara dan Kutai Timur.

“Jadi dasarnya ada surat pengajuan operasi pasar untuk reduksi ongkos angkut dari kabupaten dan kota. Sampai batas waktu yang kami jadwalkan, baru empat kabupaten yang mengusulkan,” jabarnya.

Harapannya, dengan reduksi ongkos angkut tersebut, maka seluruh pembiayaan transportasi ke kabupaten dan kota bisa ditanggung oleh Pemprov Kaltim.

Sehingga harga jual bapok di daerah bisa tetap stabil dan inflasi terkendali.

Para distributor, agen dan pengecer diingatkan agar tidak menaikkan harga berlebihan karena ongkos angkut sudah ditanggung pemerintah.

Selain itu, Disperindagkop dan UKM Kaltim juga mengalokasikan anggaran melalui dana transfer umum sebesar Rp 40 miliar untuk bantuan sosial.

"Dana transfer umum sebesar Rp 40 miliar untuk bantuan langsung tunai kepada UMKM," tegasnya.

Bantuan langsung tunai kepada UMKM, berupa bantuan alat UMKM, bantuan pelaku usaha peternakan, bantuan sosial LKS yayasan panti asuhan dan swasta. (tim redaksi Diksi)