"Ini menjelaskan kepada kita bahwa pemilu ini adalah suatu tantangan dan ancaman terhadap ekonomi. Tentunya ini adalah satu pandangan yang sangat tidak baik kepada demokrasi kita," tambahnya.

Selain para elit partai politik, diketahui pula bahwa dukungan penundaan Pemilu 2024 juga pernah disuarakan Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

Semua isu dan wacana penundaan Pemilu 2024 itu tak ayal menuai banyak kritik serius dari para aktivis dan akademisi yang juga menilai tindakan itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap UUD 1945.

Pun demikian khianat terhadap mandat rakyat dan reformasi.

Oleh karena itu, gerakan masyarakat sipil harus bahu-membahu menggagalkan upaya ini.

"Kami dari Koalisi Rakyat Lawan Oligarki, koalisi gabungan masyarakat sipil dari berbagai sektor, mengundang kawan-kawan, bersama-sama, bahu-membahu menggagalkan wacana penundaan Pemilu 2024," pungkasnya. (tim redaksi)