DIKSI.CO - Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi salah satu daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menghadapi pembangunan IKN, ketahanan pangan menjadi salah satu isu yang disuarakan Pemuda di Kukar.

Seperti yang disampaikan Jauhar (21) di depan Brigjen TNI Dendi Suryadi saat diskusi publik di Cafe Kopiral Tenggarong, beberapa waktu lalu.

Di hadapan Brigjen TNI Dendi, Jauhar menyampaikan bahwa isu ketahanan pangan turut jadi perhatian pemuda Kutai Kartanegara saat ini.

Menurutnya dalam menyongsong pembangunan IKN tak hanya mengandalkan sumber daya ekstraktif, namun peluang-peluang lainnya, seperti pengelolaan hasil pangan baik dari sisi pertanian maupun perkebunan dari Kukar 

"Melihat kondisi ini (adanya IKN) apakah Kukar siap atau tidak? Sementara saat ini ekspolrasi masih cenderung besar ke arah ekstraktif," kata pemuda asal Tenggarong.

Apa yang menjadi keresahan pemuda tersebut lantas mendapat respon dari Brigjen TNI Dendi.

Jenderal TNI berdarah Kutai ini mendorong anak muda turut berperan dalam penguatan pangan di Kutai Kartanegara.

Tak hanya berperan sebagai konsumen, namun dapat terjun sebagai produsen pertanian, perkebunan bahkan perikanan, kata eks Danrem 091 ASN Korem 091/Aji Surya Natakesuma yang membawahi 9 satuan kabupaten/kota dan 1 satuan tempur yang tersebar di wilayah Kalimantan Timur.

Bahwa menjadi petani, pekebun dan nelayan bukanlah pekerjaan rendah, bahkan Dendi Suryadi menekankan bahwa peluang bisnis di dimensi pangan bisa sangat menguntungkan selama pengelolaannya baik.

Cucu dari salah satu tokoh pendiri Masjid Jami Tenggarong itu mengatakan, ketahanan pangan tak hanya bicara masalah petani dan nelayan. 

Namun, infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menunjang pekerjaan.

Menurut Brigjen TNI Dendi pemerintah daerah harus turut campur dalam upaya membangun infranstruktur dan sistem yang berpihak bagi masyarakat.

Seperti kondisi mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) dalam hal imi solar. 

Bukan hanya mahal, acap kali bahan bakar yang digunakan nelayan atau petani itu dalam kondisi langka.

Alhasil, mereka harus mengantre panjang dan mengeluarkan biaya lebih demi bisa melaut mencari ikan atau menyuplai pangan mereka ke pasar, demi memenuhi kebutuhan hidup.

"Pemerintah harus mengatur dan membela yang paling lemah. Sekarang semua serba mahal. Banyak pemimpin melihat fenomena itu tapi merasa bukan urusan dia. Ini harus teratasi dan tidak bisa dibiarkan begitu saja," katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah harus melibatkan semua sektor, termasuk dari perusahaan yang beroperasional di wilayahnya. Ini diyakini akan berdampak optimal terhadap hasil tani mapun perikanan di Kutai Kartanegara.

"Karena itulah pentingnya memilih pemimpin yang dilahirkan dari proses demokrasi dan responsif," ujar jenderal TNI lulusan Sesko TNI dan Lemhanas.

Sehingga, pemenuhan kebutuhan bahan makanan dan peningkatan pendapatan perkapita petani maupun nelayan di Kutai Kartanegara mampu tercapai seiring tumbuhnya produktivitas mereka.