DIKSI.CO, SAMARINDA - Rabu (8/11/2023) kemarin, Pemkot Samarinda menggelar rapat sinergi program tanggung jawab sosial perusahaan dengan donasi program jaminan kesehatan Nasional.
 
Rapat yang dibuka langsung Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi itu berlangsung di Ruang Rapat Sembuyutan, Balaikota.
 
Dalam kesempatan itu, Rusmadi mengatakan dengan semangat kebersamaan ini, diharapkan dukungan kepada semua, khususnya kepada pimpinan perusahaan untuk ikut ambil bagian didalam membantu pemerintah.
 
“Ini sebuah bentuk gotong royong kita untuk memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat," ujar Rusmadi.
 
Ia juga menyampaikan target pemerintah pusat bahwa tahun 2024, masyarakat miskin ekstrim harus sudah Nol persen.
 
"Pemerintah memang sedang memberikan perhatian serius terhadap masyarakat kita yang masih tergolong belum mampu dan dari sejumlah masyarakat yang kurang mampu atau miskin ini ada juga yang terindikasi tergolong miskin ekstrim dan pemerintah pusat menargetkan tahun 2024 Nol persen,” ungkapnya.
 
Selain itu, Rusmadi juga membahas soal stunting dimana saat ini tercatat ada 7400 anak juga diharapkan tahun depan terus berkurang.
 
Beberapa program ia katakan sudah dilakukan, diantaranya program anak asuh melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan juga dukungan dari perusahaan swasta untuk memastikan anak yang stunting tersebut mendapatkan asupan gizi.
 
Sementara Plh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Citra Jaya, mengatakan bahwa BPJS diberikan mandat oleh pemerintah untuk mencakup seluruh masyarakat di Indonesia, ditargetkan pada tahun 2024 cakupan kepesertaannya mencapai 98 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
 
“Saat ini secara nasional persentasenya sudah mencapai 95 persen, namun khusus untuk di Samarinda persentasenya bisa dikatakan 100 persen, tinggal sedikit lagi memang secara kuantitatif ini belum tercakup,” ungkapnya.
 
Namun menurutnya setelah hampir seluruh masyarakat di Samarinda ini sudah tercakup,  masih ada tantangan berikutnya yakni mengenai tingkat keaktifan anggota BPJS.
 
Tingkat keaktifan yang dimaksud ini yakni masih ada sekelompok masyarakat di seluruh Indonesia yang kesulitan untuk membayar iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) secara rutin.
 
“Itu yang menjadi tantangan besar bagi kami dalam memastikan keaktifan dari kelompok masyarakat tersebut sehingga dalam upaya untuk memaksimalkan atau meningkatkan tingkat keaktifan tersebut maka berbagai cara dan strategi kami lakukan salah satunya adalah dengan sinergi kegiatan CSR,” pungkasnya. (Adv)