.jpg)
DIKSI.CO, SAMARINDA - Sebuah postingan yang dibagikan akun Facebook dengan nama Walikota Samarinda, Andi Harun ikut hebohkan media sosial pada Minggu (16/5/2021).
Dalam postingan yang dibagikan atas nama akun FB @Andi Harun itu, menceritakan terkait persoalan rumah sakit.
Poin ceritanya, adalah bahwa pihak RS menolak perawatan medis dikarenakan adanya persoalan di uang panjar atau down payment.
Hal menarik lainnya juga adalah disebutkan bahwa Walikota sempat akan menjamin uang pembayaran tersebut agar segera dilakukan penanganan. Penjaminan disampaikan via WhatsApp, namun diceritakan pihak RS tetap menolak hingga akhirnya diceritakan ada utusan yang dikirimkan Walikota untuk menangani proses pembayaran itu.
Berikut postingan lengkapnya dikutip dari akun Facebook @Andi Harun.
SALAH SATU RUMAH SAKIT SWASTA | mendelay penanganan pasien yang mengalami pendarahan hanya karena soal panjar (down payment) walau sudah mendapat jaminan pembayaran dari Walikota Samarinda.
Siang ini (15/5) saya mendapat telepon dari seorang sahabat dekat, minta bantuan anak perempuannya mengalami pendarahan kehamilan dan pihak rumah sakit swasta Samarinda tersebut tidak mau melakukan tindakan medis sebelum dilakukan pembayaran panjar (DP) sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Sampai dititik ini, saya masih menyisakan ruang untuk memahami-pihak RS tersebut berdalih prosedur pihak rumah sakit menyatakan wajib dipenuhi sebelum tindakan medis. Namun menjadi benar-benar diluar nalar, ketika pihak RS tetap menolak perawatan medis saat saya selaku Walikota Samarinda sudah memberikan jaminan menanggung secara pribadi melalui pernyataan via WA (karena ada aktifitas ditempat lain dan lumayan berjarak dari RS dimaksud) atas semua pembiayaan perawatan anak sahabat saya tersebut.
Hingga akhirnya saya mengrim utusan mengantarkan uang panjar tersebut ke keluarga pasien yg sudah menunggu lebih kurang 2 (dua) jam penanganan pertamanya tersebut. Catatan ini saya buat sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa yang juga pernah kami alami belasan tahun silam. Insya Allah hari ini seusai kegiatan lain atau paling lambat besok kami akan tabayyun mengenai masalah ini ke RS tersebut untuk menjadi bahan kajian mengenai pokok masalahnya untuk seluruh RS yang kewenangannya berada di lingkungan Pemkot Samarinda. Demi dan untuk alasan hukum mohon maaf untuk sementara saya tidak menyebut identitas RS dimaksud. Wallahu a’lam bish-shawab.
Hingga berita ditulis, tim redaksi masih mencari tahu informasi terupdate. (tim redaksi Diksi)
