Banggar DPR RI Kritik BPS Tunda Rilis Data Kemiskinan Secara Mendadak

DIKSI.CO – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan kritik tajam kepada Badan Pusat Statistik (BPS) usai lembaga tersebut secara tiba-tiba menunda rilis data penting mengenai Profil Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Semester I-2025.

Penundaan diumumkan hanya kurang dari satu jam sebelum jadwal rilis resmi yang seharusnya dilakukan pada Selasa, 15 Juli 2025, pukul 11.00 WIB.

“Seharusnya tidak boleh ada keterlambatan karena apa pun ceritanya, BPS menjadi rujukan tiap bulan bagi pelaku ekonomi, bagi Banggar, dan bagi komisi-komisi terkait,” ujar Said, Selasa (15/7).

Menurut Said, rilis data dari BPS merupakan instrumen penting bagi pemerintah dan DPR dalam merumuskan berbagai kebijakan, termasuk perencanaan anggaran dan program pengentasan kemiskinan.

Ia menyayangkan penundaan dilakukan secara mendadak, tanpa pemberitahuan atau penjelasan yang memadai.

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan itu tetap mengapresiasi upaya BPS dalam menjaga akurasi data, namun menegaskan bahwa transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.

“Kalau datanya belum lengkap, jangan diumumkan. Tapi sampaikan secara terbuka kepada publik bahwa datanya memang belum siap. Permintaan maaf itu penting, agar tidak menimbulkan spekulasi,” tambahnya.

Said juga menyoroti bahwa saat ini pemerintah dan Banggar DPR telah menyepakati penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama dalam penyusunan kebijakan sosial dan ekonomi, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sementara itu, BPS melalui situs resminya menyatakan bahwa penundaan dilakukan demi memastikan ketepatan dan kualitas data, sebagai bentuk komitmen menghadirkan statistik yang akurat dan terpercaya.

“Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPS untuk menghadirkan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya bagi seluruh pengguna data,” tulis BPS dalam pengumuman resminya.

Penundaan rilis data kemiskinan ini menambah daftar rilis statistik yang mengalami perubahan jadwal.

Sebelumnya, BPS juga menunda rilis neraca ekspor-impor Mei 2025 dan mengubah skema rilis rutin menjadi awal bulan. (*)