DIKSI.CO, SAMARINDA - DPRD Kaltim melalui Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP)  dengan masyarakat adat Suku Dayak dan pihak kepolisian.

Agenda rapat tersebut membahas alah satu ritual adat Botor Buyang yang dianggap menyerupai permainan judi.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu.

“Ini adalah pertemuan kami yang kedua kalinya antara pemangku adat Dayak se- Kaltim dengan pihak kepolisian, yang dihadiri perwakilan Polres Kutai Kartanegara (Kukar) dan Polresta Samarinda terkait kegiatan adat Botor Buyang yang dipandang sebagai perjudian,” ujar Baharuddin Demmu.

Lebih lanjut, Demmu sapaan akrabnya menjelaskan, bagian ritual tersebut kembali dipersoalkan pihak kepolisian.

Polisi, kata Demmu, mengimbau agar kegiatan adat tersebut tidak menyertakan Botor Buyang karena melanggar aturan hukum pada pasal 303 KUHP soal kejahatan menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi.

Ia mendefinisikan Botor Buyang ini sebagai permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih pilihan dari beberapa pilihan yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah dalam pertaruhan akan menyerahkan taruhannya kepada pemenang.

Hal itu menurut Suku Dayak bagian ritual yang mustahil diabaikan.

Untuk diketahui, pelaksanaan ritual Dayak Nguguh Taun ada sebuah kegiatan yang disebut dengan Butor Buyang dan Saung Salakang, dimana kegiatan tersebut  di dalamnya ada  sabung ayam, permainan dadu, menggunakan taruhan uang.

Dalam permainan tersebut sebenarnya tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena seluruh hasil dari permainan itu disumbangkan kepada pihak keluarga yang mengadakan acara.

Sebab prosesi  acara  tersebut diperlukan anggaran yang cukup besar.

“Botor Buyang ini dulu pernah ditertibkan pada 2012, dan juga sempat di mediasi oleh Komisi I DPRD Kaltim. Namun  kegiatan tersebut tetap berjalan dengan menggandeng pihak kepolisian untuk pengamanan selama prosesi  adat berlangsung,” ungkap Demmu.

Permasalahannya adalah bagi Suku Dayak  Botor Buyang  merupakan  bagian dari kegiatan adat yang turun temurun.

“Kami di DPRD melihat berdasarkan diskusi pada RDP yang berkembang bahwa Botor Buyang tak bisa lepas dari adat istiadat Suku Dayak. Namun yang perlu ditekankan  bahwa kegiatan apapun kalau ada payung hukumnya, tentu tidak ada pelarangan. Sedangkan Botor Buyang dianggap meresahkan karena  ada unsur perjudian di dalamnya,” imbuhnya.

Bahruddin Demu  mengungkapkan, sebelumnya para pemangku adat Suku Dayak  pernah melakukan musyawarah besar Adat Dayak se-Kaltim.

Dalam musyawarah besar tersebut diputuskan  bahwa Botor Buyang menjadi bagian dari ritual adat yang tak bisa dipisahkan, namun keputusan itu belum dilirik oleh pihak kepolisian sebagai payung hukum yang sah.

(Advetorial)