DIKSI.CO, SAMARINDA - Supaya program pembangunan terus berjalan, tahapan pelaksanaan APBD Perubahan 2022 Provinsi Kaltim diharapkan tidak mengalami kendala apapun. Begitu pula dengan munculnya Peraturan Gubernur (Pergub) baru yang nantinya malah dianggap menghambat serapan APBD.
Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji. Ia meminta Pemprov Kaltim selaku lembaga eksekutif dapat bersama-sama DPRD melihat pentingnya percepatan pembangunan di Benua Etam.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, dengan anggaran yang berjalan tepat waktu, tidak akan ada lagi pembangunan yang tidak terlaksana.
“Kita sama-sama dengan pemerintah, karena ini pentingnya pembangunan untuk masyarakat Kaltim. Kita berharap tidak ada Pergub lagi, kita bisa gunakan dana APBD dengan baik dan benar untuk masyarakat Kaltim,” ujarnya, ditemui di Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Selasa (14/6/2022).
Seno membeberkan, teknis pelaksanaan APBD sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
Makanya, ia meminta jadwal pelaksanaan tahapan APBD Perubahan 2022 kali ini dapat mengacu Permendagri 27/2021 tersebut.
"Supaya anggaran perubahan ini, jika memungkinkan bisa lebih cepat,” katanya.
Ia melanjutkan, walaupun batas waktu maksimal pengesahan APBD Perubahan 2022 pada akhir September mendatang, namun pihaknya berharap dapat dipercepat untuk menghindari terjadinya selisih lebih perhitungan anggaran atau Silpa.
“Memang paling lambat akhir September 2022, maka kita minta dipercepat, apakah bisa di awal Agustus atau di pertengahan. Sehingga dengan persetujuan itu, maka untuk anggaran perubahan bisa dianggarkan tepat waktu dan tidak ada Silpa lagi,” pungkas Seno. (adv/kominfo)
