Anggota DPRD Balikpapan Sebut ZZT Dapat Matikan Perekonomian 

DIKSI.CO, BALIKPAPAN – Kebijakan Zona Zero Tolerance (ZZT) masih menjadi keluhan warga Balikpapan khususnya yang tergabung dalam Forum Warga Jalan Jenderal Sudirman Bersatu (FWJJSB).

Sejak berlakunya program ZZT tersebut oleh Pemerintah, warga yang memiliki usaha pertokoan di sekitar area berlakunya ZZT menjadi terdampak, dan perekonomian mersosot. 

Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan  Fadhilah, ikut menyoroti hal ini, ia mengatakan warga Jalan Jendral Sudirman bukan menolak kebijakan ZZT, namun harus melihat realita bahwa dapat melumpuhkan perekonomian. 

"Sebenarnya warga bukan menolak diberlakukannya ZZT, hanya saja diberlakukannya larangan parkir di sepanjang Jln Jenderal Sudirman sama saja mematikan perekonomian warga," ujar Fadhilah. 

Ia menilai bahwa jika kebijakan ZZT ini diteruskan pedagang akan semakin kehilangan pelanggan rukonya, dikarenakan halaman ruko yang sempit dan tidak ada tempat untuk parkir. 

"Halaman mereka ini kan kecil jadi mau parkir dimana, kalaupun harus parkir di Gedung Parkir pembeli tidak mungkin mau, karena tidak tersedianya Shuttle Bus," ujarnya. 

Wakil rakyat yang merupakan dari daerah, pilihan (dapil) Balikpapan Kota ini berharap Pemerintah dapat memberikan solusi agar perekonomian warga yang terdampak dapat kembali seperti semula. 

"Paling tidak keinginan kita ini agar diperhatikan jangan sampai mematikan perekonomian masyarakat," katanya. 

Sejumlah warga Jln Jenderal Sudirman Balikpapan Kota pun kerap melakukan unjuk rasa, dan audiensi kepada Wali Kota Balikpapan bersama anggota DPRD Kota Balikpapan. (advertorial)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button