Rencana Investasi Listrik oleh KEP Jepang, DPRD Kaltim Arahkan ke Sektor Industri


person access_time 8 months ago remove_red_eyeDikunjungi 142 Kali
Rencana Investasi Listrik oleh KEP Jepang, DPRD Kaltim Arahkan ke Sektor Industri

Syafruddin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim/ Diksi.co

Syafruddin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim menyampaikan, Kaltim pada dasarnya terbuka kepada investor yang hendak masuk ke Kaltim dalam menyuplai energi listrik. Namun pihak investor tetap harus mengikuti regulasi yang ada.

Ditulis Oleh: Er Riyadi
21 Januari 2020

DIKSI.CO, SAMARINDA - Rencana Kansai Electric Power (KEP) melakukan investasi penyediaan energi listrik ke Kalimantan Timur, terbentur regulasi PLN. Kondisi inipun membuat perusahaan listrik asal Negeri Sakura terancam batal ke Bumi Etam. Padahal saat ini, Kaltim mengalami defisit energi listrik rata-rata 15-35 MW per bulan.

Isran Noor, Gubernur Kaltim menyatakan, Pemprov Kaltim tidak menolak rencana investasi KEP, namun memang hanya terbentur regulasi PLN sebagai satu-satunya perusahaan penyalur listrik di Indonesia. Meski begitu, Isran mengaku akan membantu menegosiasikan hal ini ke pemerintah pusat, untuk membangun kerja sama KEP dan PLN.

"Gak ada ditolak, cuma terbentur regulasi. Soal itu bisa dinegoisasikan. Nanti kami akan jadwalkan kembali pertemuan dengan Kansai," kata Isran.

Sementara itu, Syafruddin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim menyampaikan, Kaltim pada dasarnya terbuka kepada investor yang hendak masuk ke Kaltim dalam menyuplai energi listrik. Namun pihak investor tetap harus mengikuti regulasi yang ada.

Untuk itu, Udin sapaan akrabnya menawarkan dua model investasi kepada Kansai Electric Power (KEP). 

Pertama, KEP bisa menjual bahan baku listrik kepada PLN, nantinya PLN yang mendistribusikan listrik ke masyarakat.

"Kalau ada pihak swasta yang ingin berinvestasi, untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan Timur, lazimnya mereka harus berkoordinasi dengan PLN. Mereka jual listriknya ke PLN, nanti PLN yang distribusikan ke masyarakat. Karena negara sudah menunjuk PLN sebagai monopoli distribusi listrik," kata Syafruddin.

"Kalau pihak swasta yang menjual listrik ditakutkan harganya tidak terjangkau. Apalagi listrik di Indonesia masih disubsidi oleh negara. Tidak semua masyarakat Kaltim mampu membayar listrik," sambungnya.

Model kedua menurut Syafruddin, KEP dapat berkoordinasi dengan PLN untuk menyuplai listrik ke sektor industri yang ada di Kaltim. Sektor industri menurut Udin, banyak menggunakan energi listrik, sehingga energi listrik yang awalnya disuplai ke industri dapat dialihkan memenuhi kebutuhan warga.

"Bisa juga investor Jepang itu mendistribusikan listrik swasta ke sektor industri, itu tidak menyalahi aturan. Kan sektor industri itu banyak menggunakan energi dan tidak di subsidi pemerintah. Jadi listrik yang awalnya dialokasikan PLN ke sektor industri bisa beralih untuk masyarakat," jelasnya.

Terkait masalah defisit listrik di Kaltim, Syafruddin meminta pemprov untuk melakukan upaya membangun pembangkit listrik baru, serta berkoordinasi mempercepat sistem Mahakam, sehingga defisit energi bisa teratasi.

"Mestinya pemerintah daerah yang fokus menyiapkan perangkat agar tidak ada lagi defisit energi di Kaltim," pungkasnya. (advertorial) 

Logo DPRD Kaltim

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya