Rapat Dengar Pendapat, Ketua Komisi II Ungkap 2 Persoalan Anak Perusahaan PT Melati Bhakti Satya


person access_time 3 weeks ago remove_red_eyeDikunjungi 196 Kali
Rapat Dengar Pendapat, Ketua Komisi II Ungkap 2 Persoalan Anak Perusahaan PT Melati Bhakti Satya

Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim/ Diksi.co

Menurut data, anggota Fraksi PDIP ini memaparkan, penyertaan modal pemerintah di dalam PT. KKT melalui MBS berupa aset lahan seluas 72,5 hektare, dan tidak semua dari lahan tersebut dapat digunakan menjadi lahan lahan (HGU).

Ditulis Oleh: Achmad Tirta Wahyuda
20 Januari 2020

DIKSI.CO, SAMARINDAKetua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menjelaskan hasil RDP,  yang digelar  Komisi II Bersama Direksi beserta komisaris PT. Kaltim Kariangau Terminal (KKT), pada Senin (20/1/2020). 

Veri mengungkapkan, ada dua persoalan yang menjadi masalah antara PT. Kaltim Kariangau Terminal (KKT) dengan induk perusahaan yaitu PT. Melati Bhakti Satya (MBS).

PT. KKT merupakan anak perusahaan dari PT. MBS yang bergerak dalam bidang jasa peti kemas dan bongkar muat pelabuhan.

Diuraikannya, persoalan pertama PT. KKT yang merupakan anak perusahan MBS adalah soal pengelolaan aset lahan. 

"PT. KKT punya kesulitan tersendiri dalam pengelolaan lahan. Hal ini dikarenakan MBS sebagai induk perusahaan sampai saat ini belum memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sehingga PT. KKT tidak dapat mengembangkan lahan tersebut menjadi lahan Hak Guna Usaha (HGU)," ujar Veridiana. 

Menurut data, anggota Fraksi PDIP ini memaparkan, penyertaan modal pemerintah di dalam PT. KKT melalui MBS berupa aset lahan seluas 72,5 hektare, dan tidak semua dari lahan tersebut dapat digunakan menjadi lahan lahan (HGU).

"Jika semua lahan telah berstatus HPL, maka PT. KKT tentu dapat memanfaatkan semua lahan menjadi lahan HGU sebagai langkah investasi," ujarnya. 

Sambungnya, status PT. KKT sebagai perusahaan yang dibentuk pemerintah bersama PT. Pelindo juga menjadi persoalan.  PT. KKT dianggap dapat berdiri sendiri dan dapat memberi langsung hasil dari perusahaan kepada kas daerah.

"Seharusnya PT. KKT bukan lagi menjadi anak perusahaan MBS, karena status ini pula membuat pendapatan-pendapatannya tidak bisa disetor langsung kepada kas daerah. Oleh sebab itu selama ini PT. KKT terkesan tidak pernah berkontribusi terhadap PAD," terangnya.

Sebagai langkah lanjutan, Komisi II DPRD Kaltim, kata Veri, akan meninjau kembali regulasi serta payung hukum PT. KKT.

"Kita akan tinjau kembali payung hukumnya, kalau bisa PT. KKT tidak lagi ada di dalam MBS, karena PT. KKT telah bekerjasama dengan PT. Pelindo," terangnya.

"Investor tidak akan masuk kalau tidak dilihat gandengannya siapa, ini menyangkut kekuatan kepercayaannya," tutupnya.

Sebelumnya, pada (17/1/2020) Komisi II DPRD Kaltim dipimpin Wakil Komisi II Baharuddin Demmu melakukan sidak ke PT. KKT.

Sidak dihadiri angggota komisi Agus Susetyo, Safuad, Akhmad Reza Fachlevi, Puji Hartadi, Sutomo Jabir, Ali Hamdi, Siti Rizky Amelia dan Ismail, serta Nidya Listiyono.

Hal ini dilakukan dalam rangka bagian dari pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja seluruh perusahaan daerah dalam beberapa tahun terakhir agar mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah. (advertorial) 

Logo DPRD Kaltim

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya