Komite IV DPD RI Kunjungi Kaltim Bahas RUU Investasi, Nidya Listiyono: SDM Harus Siap


person access_time 1 year ago remove_red_eyeDikunjungi 388 Kali
Komite IV DPD RI Kunjungi Kaltim Bahas RUU Investasi, Nidya Listiyono: SDM Harus Siap

Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI/ Diksi.co

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono yang turut hadir mewakili Ketua Komisi II, pada pertemuan tersebut ia menjelaskan bahwa DPD RI terutama Komite IV ke Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsi dan tugas butuh mendapat masukan, saran dan aspirasi daerah serta sebagai bahan pengayaan bagi Komite IV DPD RI yang tengah menyusun RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah. 

Ditulis Oleh: Achmad Tirta Wahyuda
29 Januari 2020

 DIKSI.CO, SAMARINDA - Komite IV DPD RI sambangi kantor pemerintahan provinsi Kaltim. 

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka melakukan penyusunan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah sebagai langkah mewujudkan kemudahan investasi, dan terus berkomitmen berupaya memajukan serta meningkatkan kesejahteraan daerah.  

Kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua Komite IV H. Sukriyanto dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Hadir dalam pertemuan diantaranya pihak Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur, serta BI perwakilan Kalimantan Timur.

Dari perwakilan dunia usaha, hadir KADIN, Komisi II DPRD Kaltim dan APINDO Kalimantan Timur serta para Akademisi dari Universitas Mulawarman, di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa, (28/1/2020). 

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono yang turut hadir mewakili Ketua Komisi II, pada pertemuan tersebut ia menjelaskan bahwa DPD RI terutama Komite IV ke Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsi dan tugas butuh mendapat masukan, saran dan aspirasi daerah serta sebagai bahan pengayaan bagi Komite IV DPD RI yang tengah menyusun RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah. 

Dijelaskan Nidya Listiyono bahwa ada beberapa hal yang perlu didengar oleh anggota DPD RI terkait kondisi tenaga kerja di Kaltim.

Tercantum dalam Undang-Undang 25 Tahun 2007 Tentang Ketenagakerjaan.

"Artinya bagaimana komitmen pemerintah dalam hal ketika investasi masuk tenaga lokal harus menjadi prioritas utama. Karena masih RUU sehingga Komite IV DPD RI perlu masukan-masukan yang bersifat kearifan lokal," terangnya.

Lanjutnya, kata Tio sapaan akrabnya, Samarinda sebagai kota penyangga IKN mempunyai kewajiban untuk dapat meningkatkan kompetensi SDM sebagai modal dalam persaingan lapangan kerja.

"Hari ini persaingan kerja di Kaltim sudah begitu kuat, banyak orang dari Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, dan seluruh Indonesia datang mencari pekerjaan di Kaltim, untuk itu SDM kita harus siap," 

Selain itu, tercetus pula wacana bahwa ada kebijakan yang akan dibuat. Para investor diwajibkan mendirikan kantor di daerah.

"Para investor hadir bukan hanya berinvestasi, tetapi harus mendirikan kantor di daerah. Seperti yang sering terjadi bisnis para investor di daerah berjalan tetapi pusat manajemen kantornya ada di Jakarta. Tetapi wacana ini masih akan di gojlok lebih dalam lagi," ujar politisi Golkar.

Tentang perizin investasi, diniliai para investor asing, untuk berinvestasi ke Indonesia masih susah dikarenakan peraturan yang terlalu banyak.

"Investor asing merasa sulit berinvestasi di Indonesia karena peraturan yang terlalu banyak. Akan tetapi dengan adanya arahan Presiden melalui omnibus law diharapkan investasi akan meningkat, kemudian dengan adanya sistem Online Single Submission (OSS) dengan menggunakan satu sistem yang sudah terintegrasi, investor dihadap tidak repot lagi ketika mengurus perizinan," jelasnya. (advertorial) 

Logo DPRD Kaltim

 

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya