Komisi II DPRD Balikpapan: Revisi Pajak Hiburan Bisa Naik atau Bisa Turun


person access_time 1 week ago remove_red_eyeDikunjungi 21 Kali
Komisi II DPRD Balikpapan: Revisi Pajak Hiburan Bisa Naik atau Bisa Turun

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid/Diksi.co

Pajak hiburan yang ada di Kota Balikpapan masih menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. 

Ditulis Oleh: Ainun Amelia
04 Mei 2021

DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Pajak hiburan yang ada di Kota Balikpapan masih menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. 

Diketahui, pajak hiburan yang ada di Kota Balikpapan ini mengatur 9 objek di dalamnya, sesuai dengan yang disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid. 

Dijelaskan bahwa ada kajian Pemerintah Kota Balikpapan yang mengajukan beberapa perubahan pajak pada objek pajak hiburan ini. 

"Nanti mekanismenya kita serahkan ke  fraksi-fraksi DPRD, kira-kira dari 9 objek pajak itu yang ada dalam pajak hiburan apakah setuju dikurangi atau ditambahkan," ujar Syukri, Selasa (04/05/2021). 

Melalui rapat yang telah digelar DPRD Kota Balikpapan mengenai revisi pajak hiburan ini kemungkinan ada yang diturunkan atau bahkan ada ditambah. 

"Bisa naik, bisa turun namanya perubahan revisi" lanjutnya. 

Sejauh ini pajak tertinggi adalah pajak hiburan sebesar 60%, namun pajak hiburan kontribusinya hanya sekian persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Sumbangsih pajak hiburan tertinggi di Kota Balikpapan adalah pajak bioskop sebesar 55% dari Rp 12 Miliar per tahun itu adalah bioskop Rp 6 Miliar. 

Menurut politisi PKS ini setuju jika ada beberapa pajak yang di kurangi seperti pajak pertunjukan seni, hingga tempat fitness. 

"Saya pribadi dalam beberapa objek hiburan itu saya setuju untuk dikurangi, contohnya pertunjukan seni karena itu kan lebih ke budaya, lalu gym fitness 30% itu kan tempat orang sehat umpamanya diturunin hanya 15%, bioskop 20% oke yang penting bergerak nih," kata Syukri. 

Sementara untuk pajak Tempat Hiburan Malam (THM) dirinya masih belum bisa menentukan apakah ada kenaikan atau pengurangan pajak, nantinya akan dibahas bersama fraksi DPRD Balikpapan. 

"Nah kalau THM yang 50% saya belum bisa komentar karena ini benda sensitif, jadi nanti mekanisme di fraksi, memang kita yang menginisiasi berdasarkan kajian Pemerintah Kota," pungkasnya. (advertorial)



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya