Gelar Rapat Paripurna, DPRD Balikpapan Bahas Revisi Penyelanggaraan Perlindungan Anak


person access_time 1 year ago remove_red_eyeDikunjungi 190 Kali
Gelar Rapat Paripurna, DPRD Balikpapan Bahas Revisi Penyelanggaraan Perlindungan Anak

Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Walikota tentang Perlindungan Anak, di DPRD Balikpapan/ Diksi.co

 Rapat paripurna dilaksanakan Selasa (11/02/2020), di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, dengan membahas revisi Perda No. 1 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Ditulis Oleh: Ainun Amelia
11 Februari 2020

DIKSI.CO, BALIKPAPAN - Rapat paripurna dilaksanakan Selasa (11/02/2020), di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, dengan membahas revisi Perda No. 1 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Penjelasan nota dalam rapat paripurna ini disampaikan oleh Walikota Balikpapan Rizal Effendi. Ia menjelaskan bahwa Perda No. 1 Tahun 2015 merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

"Perda No. 1 Tahun 2015 merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," ucapnya. 

Ia melanjutkan hal itu menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membantu melaksanakan perkembangan pada anak.

"Kewajiban pemerintah daerah untuk dilaksanakan bagi pembangunan, kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan anak," lanjutnya.

Rizal menyampaikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum untuk dapat dilindungi dengan pemberian hak pendidikan. 

"Pemerintah menginginkan agar lebih memperhatikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pemberian hak di bidang pendidikan. Sesuai pasal 9 undang-undang nomor 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat," katanya.

Thohari Aziz, Wakil Ketua DPRD Balikpapan mengingatkan terkait hal ini agar tidak semua persoalan anak dibawa ke ranah hukum.

"Dalam perda ini pemerintah kota ingin memberikan bantuan perlindungan kepada anak, jangan sampai semua persoalan anak dibawa ke ranah hukum, karena anak ini kan masih punya masa depan yang jauh dan aset bangsa," kata Thohari Aziz saat ditemui usai rapat paripurna.

Ia juga mengatakan pemerintah berupaya untuk menjadi payung hukum bagi anak untuk tidak mencampurkan dengan hukum orang dewasa.

"Ada proses hukum untuk anak jadi harus dibedakan penanganannya, hukumnya, jangan juga anak yang melakukan tindak kriminal dicampur dengan orang dewasa ini bahaya ke psikologisnya. Jadi pemerintah kota berupaya menjembatani perda itu," pungkasnya. (advertorial) 

 

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya