Gegara Perda Lama, Setoran Perusda ke PAD Tidak Maksimal


person access_time 1 year ago remove_red_eyeDikunjungi 351 Kali
Gegara Perda Lama, Setoran Perusda ke PAD Tidak Maksimal

Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim/ Diksi.co

Beberapa Peraturan daerah (Perda) yang mangatur regulasi perusda-perusda dianggap sebagai akar masalah rendahnya kontribusi Perusda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Ditulis Oleh: Achmad Tirta Wahyuda
03 Februari 2020

DIKSI.CO, SAMARINDA - Beberapa Peraturan daerah (Perda) yang mangatur regulasi perusda-perusda dianggap sebagai akar masalah rendahnya kontribusi Perusda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Diungkapkan Ketua Komisi II Veridiana Huraq Wang, Perda tersebut yang membuat pergerakan Perusda di Kaltim seakan akan tidak memberi kontribusi terhadap kas daerah.

Dijelaskan, di dalam Perda No.5 tahun 2004, ada nomenklatur yang mengatakan bahwa pembentukan Perusda berfungsi untuk membantu pemerintah guna menghasilkan PAD.

"Dari kaca mata wakil rakyat kami berpegang teguh dengan nomenklatur ini,"pungkasnya.

Namun, ada pasal di bab 15 mengatakan bahwa tidak 100 persen usaha dari Perusda merupakan PAD.

"Jadi ada pembagian, jika diliat dari Perda No.5 tahun 2004 disini dikatakan bahwa ada dana pembangunan daerah 30 persen, kemudian anggaran belanja daerah 25 persen, lalu 45 persennya jasa sosial seperti dana pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan batuan sosial lainnya sesuai peraturan Gubernur," terangnya.

Sehingga jika mengacu pada Perda lama, dapat dipastikan pendapatan Perusda tidak akan maksimal dan berdampak pada minimnya PAD.

"Oleh karena itu, Perda ini harus segera dievaluasi, dan bukan hanya dievaluasi melainkan harus dibentuk perda yang baru dengan menyesuaikan peraturan pemerintah No.54 tahun 2017," ujar Veri usai hearing bersama Biro Hukum, Senin (3/2/2020).

Berdasarkan data, politisi PDIP ini menyebutkan, dari 8 Perusda yang telah dibentuk, 6 diantaranya sudah mempunyai Perda yang mengatur regulasi tentang penyerahan hasil Perusda untuk menambah PAD.

"Kalau yang sudah dibentuk kemaren ada 8, dan 6 yang sudah mempunyai Perda, tapi 6 Perda ini pun masih harus dievaluasi kembali karena keluarnya sebelum ada PP No.54 tahun 2017," ujarnya.

"Kemudian, jika Perda telah mengikuti PP No.54 2017, Perusda diwajibkan menyetor ke PAD minimal sebesar 51 persen dari total laba bersih," terangnya. (advertorial) 

Logo DPRD Kaltim

 

 

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya