Bapemperda Temui Dirjen Produk Hukum Daerah, Muspandi: Konsultasi Perubahan Bentuk Payung Hukum Perusda


person access_time 1 year ago remove_red_eyeDikunjungi 463 Kali
Bapemperda Temui Dirjen Produk Hukum Daerah, Muspandi: Konsultasi Perubahan Bentuk Payung Hukum Perusda

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kaltim, Muspandi

Guna memastikan perkembangan proses fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kaltim melakukan konsultasi ke Dirjen Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, sejak Rabu-Jumat, 29-31 Januari 2020 di Jakarta. 

Ditulis Oleh: Achmad Tirta Wahyuda
03 Februari 2020

DIKSI.CO, SAMARINDA - Guna memastikan perkembangan proses fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kaltim melakukan konsultasi ke Dirjen Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI, sejak Rabu-Jumat, 29-31 Januari 2020 di Jakarta. 

Kunjungan kerja dipimpin langsung Ketua Bapemperda Muspandi didampingi wakil ketua DPRD Kaltim Sigit Purnomo. 

Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang komprehensif serta untuk meningkatkan kualitas raperda yang berdayaguna maka Bapemperda memiliki tanggung jawab moral untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya.

Muspandi menuturkan, kunjungan tersebut bertujuan untuk mengkonsultasikan raperda yang pernah dibahas oleh komisi II DPRD Kaltim terkait perubahan bentuk badan hukum perusda MBS dan BKS.

"Pertama mempertanyakan masalah proses fasilitasi sudah disampaikan oleh biro hukum, sejauh mana proses fasilitasi itu berjalan, dan informasi yang kami dapat tinggal menunggu dan ditandatangani saja, karena ada kekurangan data berkaitan dengan data investasi dan laporan , keuangan," terangnya, dikonfirmasi via WhatsApp, Minggu (2/2/2020).

Selain itu, hal penting yang juga dinilai perlu untuk diketahui adalah berkaitan dengan pertanyaan anggota dewan, apakah perubahan bentuk badan hukum ke dua perusda boleh dibahas lebih lanjut.

"Diperkenankan saja untuk dibahas lebih lanjut tetapi tidak dalam bentuk perda yang telah di fasilitasi," pungkasnya.

Dijelaskan Muspandi yang juga merupakan anggota Komisi III DPRD Kaltim, Raperda yang sudah di fasilitasi tidak mungkin untuk dibahas kembali. Alasannya, karena sudah masuk tahap difasilitasi.

Tetapi ia tetap memperkenankan, jika anggota Dewan dalam hal ini Komisi II yang membidangi Perusda ingin membahas lebih lanjut perubahan bentuk payung hukum perusda MBS dan BKS.

"Kalau ini mau dibahas lebih lanjut oleh teman-teman anggota dewan monggo silahkan, tidak ada masalah itu haknya teman-teman," ujarnya.

Lebih lanjut, poin terakhir yang menjadi bahasan saat konsultasi bersama Kemendagri adalah menyangkut kewenangan DPRD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi.

Dikhawatirkan dengan berubahnya bentuk payung hukum Perusda dapat mengurangi peran dan fungsi DPRD kepada mitra kerja.

"Kalau ada teman-teman dewan mengatakan jika payung hukum perusda berubah bentuk maka kewenangan DPRD selaku bermitra akan berkurang dan aset akan hilang, jawabannya tidak sedikitpun ada yang berkurang, itu yang disampaikan Kemendagri," pungkasnya. 

"Hanya saja memang keputusan tertinggi dalam rangka menjalankan tugas perusda akan diputuskan dalam agenda RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), baik itu pergantian Direksi dan lain-lain," tutupnya. (advertorial) 

Logo DPRD Kaltim

 



Tinggalkan Komentar



Baca Lainnya