Tak Boleh Abaikan Alam, DPRD Kaltim Tekankan Pengawasan Lingkungan dan Penanganan Banjir

DIKSI.CO, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Masud kembali menyoroti soal isu lingkungan.

Ia menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim harus berpijak pada prinsip mandatory spending.

Ia menekankan bahwa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Namun, menurutnya, pembangunan di Kaltim tidak boleh berhenti pada tiga sektor itu saja.

Risiko bencana yang semakin tinggi menuntut pemerintah untuk memperkuat fokus pada mitigasi dan perlindungan lingkungan.

Mitigasi Bencana Harus Jadi Prioritas Strategis

Hasanuddin Masud menyatakan bahwa meningkatnya ancaman banjir, longsor, serta kebakaran hutan dan lahan harus menjadi alarm serius bagi pemerintah.

“Pembangunan di Kaltim harus selalu berperspektif lingkungan. Kita tidak punya pilihan lain selain memperkuat mitigasi,” ujarnya.

Meskipun sejumlah kewenangan perizinan lingkungan telah berpindah ke pemerintah pusat, ia menilai pemerintah daerah tetap wajib bertanggung jawab dalam pengawasan serta pengendalian risiko.

Kondisi fiskal yang dinamis serta intensitas bencana besar di Kaltim membuat isu lingkungan tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Ia bahkan menyebut tragedi besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai pengingat bahwa Kaltim harus lebih waspada.

“Saya tidak ingin Kaltim bernasib sama dengan apa yang terjadi di Sumatera,” tegasnya.

Pengawasan Lingkungan Tidak Boleh Sebatas Formalitas

Dalam berbagai kesempatan, Hasanuddin—yang akrab disapa Hamas—terus menyerukan perlunya pembangunan yang menjaga kelestarian alam.

Ia mendorong setiap proyek di Kaltim untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan audit lingkungan yang ketat.

“Dokumen lingkungan jangan cuma formalitas. Itu harus jadi alat kendali untuk mencegah kerusakan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa APBD Kaltim harus memastikan penyusunan AMDAL secara serius.

Anggaran juga perlu mendukung riset, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat agar pengawasan lingkungan semakin kuat.

Penanganan Banjir Butuh Rekonstruksi Total

Hasanuddin memberi perhatian besar terhadap persoalan banjir yang hingga kini belum tertangani optimal.

Ia menilai fasilitas penampungan air yang ada sudah tidak memadai dan perlu revitalisasi.

“Pintu air kita harus ditutup saat hujan, tapi kalau sungai pasang tetap banjir. Ini bukti bahwa sistem kita butuh rekonstruksi total,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa penanganan banjir harus merata dari hulu hingga hilir agar efektif.

Menurutnya, mitigasi hanya bisa berjalan jika kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat bekerja dalam satu perspektif yang sama.

“Semua harus duduk bersama. Persamaan cara pandang itu penting agar bencana bisa teratasi,” pungkasnya. (Adv)