Pemkab Kutim Perkuat Program BPJS Gratis, Layanan Kesehatan bagi Warga Tidak Mampu Makin Terjamin

DIKSI.CO, KUTIM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) terus menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Salah satu fokus utama adalah memastikan keberlanjutan program BPJS Kesehatan gratis bagi warga tidak mampu, yang kini menjadi salah satu prioritas dari 50 program unggulan Bupati Kutim.

Upaya ini tidak hanya memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap penurunan stunting dan peningkatan kesejahteraan warga.

Sejak awal dicanangkan, program BPJS gratis di Kutim dirancang untuk memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh, terutama bagi masyarakat dari kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.

Untuk mendukung realisasi program tersebut, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), bekerja secara terpadu.

Sinergi ini memungkinkan pelaksanaan program berjalan lebih terstruktur, mulai dari pendataan warga tidak mampu hingga penyediaan layanan kesehatan yang cepat dan tepat guna.

Kerja sama antarlembaga ini juga membuat proses pemutakhiran data penerima manfaat menjadi lebih efektif.

Data warga kurang mampu kini dapat diperbarui dengan lebih akurat dan cepat, sehingga penetapan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dapat dilakukan tanpa kendala.

Hal ini dinilai penting untuk mencegah adanya masyarakat yang seharusnya berhak, namun tidak terdaftar dalam skema bantuan kesehatan pemerintah.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap sektor kesehatan bukan hanya janji, melainkan telah menunjukkan pencapaian nyata.

Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2023, Kutim telah resmi mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta.

UHC merupakan indikator penting yang menunjukkan bahwa lebih dari 95 persen penduduk Kutim sudah terlindungi jaminan BPJS Kesehatan.

“Sejak tahun 2023, untuk BPJS Kesehatan kita sudah UHC,” ujar Ardiansyah.

Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah serius dalam memastikan seluruh masyarakat memiliki akses pelayanan medis tanpa harus mengkhawatirkan biaya.

Dengan status UHC, masyarakat yang terdaftar sebagai PBI BPJS Kesehatan dapat langsung mendapatkan layanan gratis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, seperti puskesmas dan rumah sakit.

Skema ini memberikan kepastian bahwa masyarakat tidak mampu dapat berobat kapan saja tanpa hambatan biaya.

Pemkab Kutim berharap tidak ada lagi kasus warga yang menunda pengobatan karena masalah finansial, sesuatu yang sebelumnya kerap menjadi tantangan di wilayah dengan luas geografis seperti Kutim.

Lebih jauh, Pemkab Kutim menilai bahwa memperluas kepesertaan BPJS merupakan langkah strategis dalam pemerataan perlindungan sosial di daerah.

Dengan semakin banyak warga terlindungi, risiko kerentanan ekonomi akibat biaya pengobatan dapat ditekan.

Langkah ini juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, terutama dalam upaya pemerintah mengurangi angka stunting.

Program kesehatan terintegrasi yang digerakkan oleh OPD juga mencakup edukasi gizi, pemeriksaan kesehatan rutin, hingga intervensi langsung untuk keluarga berisiko stunting.

Dengan adanya jaminan kesehatan yang lebih inklusif, pemerintah optimis masalah gizi buruk dapat ditangani lebih cepat karena warga dapat mengakses layanan tanpa terbebani biaya.

Ke depan, Pemkab Kutim berencana memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan bahwa pendataan penerima PBI terus berjalan secara berkala.

Pemerintah juga mendorong seluruh masyarakat yang belum terdaftar agar segera melengkapi data melalui desa atau kelurahan setempat.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkab Kutim berharap kualitas hidup masyarakat di seluruh kecamatan, dari pesisir hingga pedalaman, dapat meningkat secara merata.

Program BPJS Kesehatan gratis bukan hanya soal akses layanan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat Kutim yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. (Adv)