DIKSI.CO – Polemik yang tengah terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah direspon Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.
Ia menilai, kisruh tersebut tidak harus berujung pada pemakzulan Bupati Sudewo oleh DPRD setempat.
“Kasus Pati ini tidak harus berakhir dengan DPRD mengeluarkan hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan bupati,” ujar Rifqinizamy, Rabu (13/8) dikutip dari cnnindonesia.
Ia menyebut, masa jabatan Sudewo yang baru berjalan kurang dari satu tahun masih layak untuk diberi ruang perbaikan.
“Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik,” lanjutnya.
Rifqinizamy juga menekankan pentingnya proses checks and balances antara eksekutif dan legislatif di daerah.
Ia mendorong agar perbaikan kebijakan dilakukan melalui dialog dan mekanisme demokratis.
“Bisa dilakukan proses yang saling kontrol, saling imbang, checks and balances antara eksekutif dan legislatif di sana dengan memperbaiki sejumlah kebijakan bupati yang selama ini mungkin dianggap kurang baik,” jelasnya.
Sudewo Tolak Mundur, Hormati Hak Angket DPRD
Sementara itu, Bupati Pati Sudewo menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengundurkan diri meskipun mendapat desakan dari sebagian masyarakat.
Menurutnya, ia terpilih melalui mekanisme demokratis yang sah dan harus menyelesaikan masa jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan.
“Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujar Sudewo, Rabu (13/8).
Ia juga menyatakan menghormati proses politik yang tengah berlangsung di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang sedang digulirkan oleh sejumlah anggota dewan.
“DPRD memiliki hak angket dan saya menghormati paripurna tersebut,” tegasnya.
Aksi Unjuk Rasa Berujung Ricuh
Ketegangan di Kabupaten Pati memuncak setelah seratusan ribu massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Bupati Pati.
Massa mendesak Sudewo untuk mundur dari jabatannya.
Kericuhan terjadi ketika Sudewo turun langsung menemui massa untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Kehadiran sang bupati justru memicu kemarahan, dengan aksi lemparan sandal dan botol air mineral ke arahnya.
Aparat kepolisian kemudian membubarkan aksi dan menangkap 11 orang yang diduga menjadi provokator.
Dalam pernyataannya, Sudewo menyebut peristiwa tersebut sebagai pembelajaran penting dalam masa awal pemerintahannya.
Ia pun berjanji akan memperbaiki kekurangan dan lebih melibatkan publik dalam pengambilan keputusan ke depan.(*)
