Pidato Keras Trump di Sidang Umum PBB: Negara Akan Masuk Neraka Jika Tak Kendalikan Perbatasan
DIKSI.CO – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump melontarkan pidato penuh kontroversi dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Selasa (23/9) waktu setempat.
Dalam pidato berdurasi 56 menit itu, Trump mengangkat isu imigrasi global, transisi energi hijau, serta memberikan kritik tajam terhadap PBB dan sejumlah sekutu Barat.
Trump memperingatkan para pemimpin dunia bahwa negara mereka akan menghadapi kehancuran jika gagal mengendalikan perbatasan.
Ia menyebut imigrasi massal sebagai ancaman utama bagi stabilitas nasional.
“Saya sangat ahli dalam hal ini. Negara sedang menuju kehancuran, menuju neraka jika tidak memperketat perbatasan mereka,” ujar Trump di hadapan delegasi dari lebih 190 negara.
Ia menegaskan bahwa kebijakan perbatasan ketat yang ia terapkan di Amerika Serikat selama masa jabatannya seharusnya menjadi contoh global dalam menghadapi gelombang migrasi.
Tak hanya menyoroti isu migrasi, Trump juga menuding transisi energi hijau sebagai kesalahan besar, terutama di Eropa.
“Imigrasi dan gagasan energi bunuh diri mereka akan menjadi kematian bagi Eropa Barat,” tegasnya.
Trump menyebut perubahan iklim sebagai “tipuan”, dan menyerukan agar negara-negara kembali bergantung pada bahan bakar fosil.
Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan konsensus ilmiah global, yang menyatakan bahwa krisis iklim disebabkan oleh aktivitas manusia dan perlu segera diatasi dengan transisi ke energi bersih.
Dalam pidatonya, Trump juga melontarkan kritik tajam terhadap PBB dan sejumlah negara Barat.
Ia menolak dukungan sebagian besar negara Eropa terhadap Palestina di tengah konflik terbaru dengan Israel.
Di sisi lain, ia juga mendorong negara-negara Eropa untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia demi mengakhiri perang di Ukraina, sebuah posisi yang menunjukkan pendekatan yang lebih konfrontatif.
Pidato Trump menuai respons beragam.
Beberapa pemimpin negara menilai pernyataannya provokatif dan mengancam kerja sama multilateral yang dibangun di dalam PBB.
Namun, ada pula yang mendukung seruannya untuk memperketat kebijakan imigrasi dan meninjau kembali kebijakan energi yang dianggap terlalu ambisius. (*)
