DIKSI.CO, SAMARINDA – Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 yang digelar di Dermaga Pelabuhan Samarinda menjadi momentum penting bagi Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda untuk mempertegas arah pembangunan sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan transportasi publik berbasis bus menjadi solusi jangka pendek dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan.
“Transportasi adalah urat nadi perekonomian. Harapan kita, konektivitas antar moda darat, laut, dan udara bisa menjadi satu sistem transportasi kewilayahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk di daerah terpencil,” ujar Hotmarulitua Manalu.
Lebih lanjut, Hotmarulitua menjelaskan bahwa proyek pembangunan jalur kereta api yang terhubung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) juga telah masuk dalam rencana induk transportasi nasional, meski realisasinya diproyeksikan baru akan dimulai sekitar tahun 2030.
“Kalau itu sudah menjadi strategi nasional, maka mau tidak mau harus kita dukung. Konektivitas bukan lagi berbasis kabupaten atau kota, tetapi skala provinsi hingga terkoneksi ke IKN,” jelasnya.
Dalam jangka pendek, Dishub Samarinda akan memprioritaskan optimalisasi trayek bus kota.
Dari hasil kajian terbaru, telah disiapkan tujuh trayek utama dan enam trayek feeder yang akan berangkat dari kawasan Teras Samarinda Tahap 2, yang kini tengah didesain ulang menjadi halte modern.
“Kita desain ulang kawasan tersebut yang tadinya untuk parkir kini jadi halte modern,” jelas Hotmarulitua.
Sistem ini akan mengubah kebiasaan lama di mana bus dan angkot berhenti sembarangan.
Ke depan, semua armada hanya akan berhenti di halte resmi yang terkoneksi dengan jalur pedestrian, demi menciptakan pelayanan yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.
“Selama ini bus atau angkot berhenti di mana saja ada penumpang. Ke depan, masyarakat hanya bisa naik atau turun di halte resmi,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa angkot konvensional dinilai sudah tidak layak lagi untuk beroperasi.
Pemerintah diharapkan hadir untuk menyediakan transportasi umum yang memenuhi standar keselamatan dan pelayanan modern.
“Kita optimis, asalkan dukungan anggaran segera terealisasi, masyarakat bisa segera menikmati transportasi publik modern,” pungkasnya. (*)
