DIKSI.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah bersiap menghadapi tantangan fiskal yang cukup serius pada tahun depan, menyusul kebijakan efisiensi anggaran nasional yang diumumkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
Salah satu dampaknya adalah pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi tulang punggung keuangan sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran hingga 24,8 persen, termasuk di dalamnya pengurangan dana transfer ke daerah yang mencapai 50 persen.
Kebijakan ini dipastikan akan berpengaruh besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda.
“Tidak banyak pilihan bagi pemerintah kota maupun kabupaten untuk beradaptasi dengan kebijakan efisiensi nasional. Karena rata-rata lebih dari 90 persen APBD di seluruh Indonesia masih dibiayai oleh dana TKD, seperti
DBH, DAU, DAK, dan lain-lain,” ujar Andi Harun, Senin (25/8/2025).
Meski menghadapi tekanan fiskal, Andi Harun memastikan roda pemerintahan dan pembangunan di Samarinda akan tetap berjalan normal.
Pemkot segera mengambil langkah-langkah mitigasi dengan menyusun ulang prioritas belanja daerah.
“Belanja yang tidak prioritas kita tunda. Kita dahulukan untuk belanja yang sifatnya tidak bisa ditunda, seperti gaji pegawai, TPP pegawai, gaji honorer, P3K, hingga insentif pekerja lapangan daerah. Kalau itu sudah tercipta, maka stabilisasi pemerintahan tetap terjaga,” tegasnya.
Untuk sektor belanja modal pembangunan, Pemkot akan melakukan penyesuaian skala kegiatan berdasarkan kemampuan anggaran daerah.
Menurutnya, strategi ini penting agar pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tetap bisa berlangsung meskipun dalam tekanan efisiensi nasional.
Andi Harun juga mengungkapkan bahwa proses mitigasi telah melibatkan seluruh jajaran perangkat daerah melalui koordinasi intensif selama sepekan terakhir.
Langkah ini dilakukan agar adaptasi anggaran tidak mengganggu program-program prioritas yang telah direncanakan.
“Walaupun berpengaruh besar, kami memastikan pelaksanaan tata pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan normal sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. (*)
